Ramallah, SPNA - Duta Besar Palestina untuk Rusia, Abdul Hafiz Naufal, mengungkapkan, Selasa (16/1/208) bahwa Presiden Palestina berencana mengadakan kunjungan penting ke Moskow Februari mendatang.
Naufal menambahkan bahwa kunjungan tersebut akan diadakan pada 12 Februari selama dua hari dalam guna membahas inisitatif perdamaian dengan Presiden Rusia Vlamidir Putin serta memperkuat hubungan Rusia-Palestina.
Kunjungan tersebut penting, khususnya setelah Presiden AS menetapakan bahwa kota suci Al-Quds ibukota bagi Israel.
Naufal mengatakan bahwa tujuan utama kunjungan tersebut adalah untuk membahas percepatan inisiatif perdamaian, di mana Rusia mendapatkan peran kunci, bersama dengan Uni Eropa, China dan PBB.
Abbas juga akan membahas bersama Putin serta sejumlah pejabat Rusia mengkoordinasikan langkah-langkah untuk menjawab tantangan serta menyatukan visi dalam hal ini dimana pihak Rusia sejak beberapa waktu lalu menyatakan siap memainkan peran tersebut.
Dalam sidang Dewan Pusat PLO, Minggu silam Abbas mengkritik kebijakan Donald Trump yang merugikan Palestina, ‘’Kami tidak akan menerima AS sebagai mediator antara kami dan Israel, setelah mereka menetapkan Al-Quds ibukota bagi zionis. ‘’
Selain itu Abbas juga dijadwalkan akan mengunjungi Brussels Senin mendatang untuk menghadiri pertemuan dengan pejabat Uni Eropa serta membahas perkembangan terakhir di Timur Tengah.
Awal Desember lalu, Presiden AS Donald Trump menetapkan secara resmi bahwa seluruh wilayah Al-Quds ibukota bagi Israel serta akan merelokasi kedubesnya ke kota suci tersebut.
AS juga menawari Pemerintah Palestina untuk menjadikan Abu Dis Ibukota Negara dan menyerahkan Al-Quds untuk Israel dimana ditentang oleh pemerintah Palestina.
Keputusan Donald tersebut merupakan lampu hijau bagi zionis untuk terus memperluas pengaruhnya di Al-Quds serta membangun hunian ilegal di Al-Quds yang telah dilarang Dewan Keamanan PBB dan mengurangi populasi warga Palestina di kota suci tersebut.
Selain itu deklarasi Trump juga menimbulkan gelombang demonstrasi di seluruh dunia serta mendapatkan respon negatif dari organisasi Yahudi ‘’Neturei Karta’’ yang menyatakan bahwa zionis bukan bagian dari Yahudi.
Sebelumnya 66 siswa Yahudi juga menuliskan sebuah petisi kepada pemerintah Netanyahu yang berisi menolak segala tindakan rasis dan penjajah terhadap Palestina.
Majelis Umum PBB, Kamis (21/12/2017) menetapkan sebuah resolusi menentang keputusan Donald Trump dengan dukungan 128 negara. PBB menyatakan bahwa status Al-Quds harus diselesaikan melalui perundingan langsung antara Palestina dan Israel, sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB terkait.
(T.RS/S:AnadoluAgency)
