London, SPNA - Pakar HAM Arab dan internasional meminta Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengambil tindakan nyata melindungi kota Yerusalem serta membatalkan deklarasi presiden AS yang menetapkan Al-Quds ibukota bagi Israel.
Para ahli hukum terkemuka yang berpartisipasi dalam seminar di London yang diselenggarakan oleh Organisasi HAM Internasional Inggris, Kamis (18/01/2018) mengatakan bahwa: “Donald Trump tidak akan berani menetapkan Al-Quds ibukota Israel tanpa dukungan dari negara-negara Arab.’’
Sementara itu, Mohamed Jameel, kepala Organisasi HAM Arab di Inggris, mengatakan: ‘’Keputusan Trump secara nyata melanggar norma dan hukum internasional yang menetapkan bahwa kota suci tersebut berstatus ‘’kota dibawah pendudukan’’ Israel selama bertahun-tahun. ‘’
Jameel mengungkapkan bahwa keputusan ini memberi Israel lampu hijau untuk memperluas pemukiman di wilayah-wilayah yang diduduki.
Jameel menyerukan agar Majelis Umum PBB mengambil langkah nyata melindungi hak-hak warga Palestina sesuai Resolusi 337, United for Peace.
Dia juga menuntut pemerintah Palestina untuk serius mengejar pelaku kejahatan perang Israel terhadap warga Palestina serta membawa mereka ke Pengadilan Pidana Internasional.
Sementara itu jurnalis Inggris Jonathan Freier, ketua organsiasi Friends of Palestine dari Partai Demokrat Liberal, mengatakan bahwa deklarasi Trump tersebut mendukung kepentingan lobi Zionis (AIPAC), bukan rakyat Amerika. Negara-negara dunia bersatu melawan keputusan ini, termasuk negara-negara Eropa. Keputusan AS hanya didukung oleh negara-negara yang tunduk pada bantuan AS dan Israel. "
Semenatra itu Rodney Dixon, penasihat hukum internasional mendesak Majelis Umum PBB untuk melanjutkan langkahnya yang telah dimulai Desember lalu dengan menerapkan langkah-langkah nyata melindungi hak-hak Palestina.
Selain itu, Toby Kidman memperingatkan bahwa langkah negara-negara seperti Arab Saudi, UEA, Mesir dan Bahrain akan merugikan Palestina. ‘’AS tidak akan berani mengambil keputusan seperti itu tanpa dukungan dari negara-negara Arab.
Awal Desember lalu, Presiden AS Donald Trump menetapkan secara resmi bahwa seluruh wilayah Al-Quds ibukota bagi Israel dan akan merelokasi kedubesnya ke kota suci tersebut.
AS juga menawari Pemerintah Palestina untuk menjadikan Abu Dis Ibukota Negara dan menyerahkan Al-Quds untuk Israel dimana hal ini ditentang oleh pemerintah Palestina.
Keputusan Donald tersebut merupakan lampu hijau bagi zionis untuk terus memperluas pengaruhnya di Al-Quds serta membangun hunian ilegal di Al-Quds yang telah dilarang Dewan Keamanan PBB dan mengurangi populasi warga Palestina di kota suci tersebut.
Deklarasi Trump juga menimbulkan gelombang demonstrasi di Palestina dan seluruh dunia serta mendapatkan respon negatif dari organisasi Yahudi ‘’Neturei Karta’’ yang menyatakan bahwa zionis bukan bagian dari Yahudi.
Sebelumnya 66 siswa Yahudi juga menuliskan sebuah petisi kepada pemerintah Netanyahu yang berisi menolak segala tindakan rasis dan penjajah terhadap Palestina.
Keputusan PBB
Majelis Umum PBB, Kamis (21/12/2017) menetapkan sebuah resolusi menentang keputusan Donald Trump dengan dukungan 128 negara. PBB menyatakan bahwa status Al-Quds harus diselesaikan melalui perundingan langsung antara Palestina dan Israel, sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB terkait.
Senin lalu (15/1/2017) Dewan Pusat Palestina mengumumkan, bahwa Palestina akan menangguhkan pengakuan terhadap kedaulatan Israel sampai Israel mengakui kedaulatan Palestina di perbatasan 1967 serta menghentikan pendudukan terhadap Yerusalem Timur dan permukiman ilegal.
Penangguhan pengakuan terhadap Israel
Dalam sidang final Dewan Pusat Palestina di Ramallah, Komite Eksekutif PLO diberikan mandat untuk menangguhkan pengakuan terhadap kedaulatan Israel, sebagai tanggapan atas pengakuan Presiden AS Donald Trump.
Koresponden AFP melansir bahwa 74 anggota sidang memilih resolusi tersebut, dua menentang, sementara 12 lainnya abstain.
Sidang Dewan Pusat Palestina berlangsung selama dua hari, Minggu dan Senin untuk membahas tanggapan terhadap inisiatif perdamaian Donald Trump yang menuntut Palestina menjadikan Abu Dis ibukota Israel, serta menyerahkan kedaulatan Al-Quds kepada Israel.
Abbas juga menolak menjadikan AS mediasi perundingan damai dengan Israel, serta menuduh Israel telah melanggar perjanjian perdamian Oslo tahun 1993.
(T.RS/S:Palinfo)
