Al-Quds, SPNA - Portal Palestina Maannews melaporkan, Minggu (2/01/2018) bahwa Slovenia dan 3 negara Eropa lainnya sedang mempertimbangkan mendukung Kemerdekaan Eropa.
Langkah tersebut merupakan respon pertama dari Eropa terhadap deklarasi Donald Trump 6 Desember lalu bahwa Al-Quds ibukota bagi Israel, seperti dilansir Channel 10 Israel.
Sejak beberapa minggu lalu pemerintah Slovenia telah mengadakan sidang terkait pengakuan kedaulatan Palestina serta menyerahkan berkas rencana tersebut ke parlemen.
31 Januari mendatang, komite urusan luar negeri parlemen Slovenia diprediksi akan mengadukan voting pertama terkait masalah ini disusul dengan voting di rapat paripurna Februari mendatang.
Sementera itu Pejabat senior di Tel Aviv mengatakan , tiga negara lain di Uni Eropa akan mengikuti langkah Slovenia, yaitu Luxemburg, Irlandia dan Belgia.
Menteri luar negeri Luxemburg sejak beberapa hari lalu telah mencoba meyakinkan sejumlah negara Eropa untuk mengakui kedaulatan Palestina serta mencoba meyakinkan Prancis agar memimpin inisiatif tersebut.
Menteri luar negeri Irlandia, yang baru-baru ini mengunjungi Israel, mengatakan bahwa Irlandia secara serius mempertimbangkan untuk mengakui Palestina sebagai sebuah negara.
Sementara itu, surat kabar Prancis Le Monde melaporkan bahwa Prancis sedang berupaya memperbaiki status Palestina di Uni Eropa tanpa mengakui Palestina sebagai negara merdeka.
Perancis juga mengusulkan agar Uni Eropa menandatangani perjanjian perdagangan bebas dengan Otoritas Palestina seperti dengan kesepakatan yang ditandatangani sebelumnya dengan Israel.
Sementara itu dilaporkan bahwa Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas dijadwalkan akan tiba di Brussels hari ini serta bertemu dengan menteri luar negeri dari 28 negara anggota Uni Eropa.
Awal Desember lalu, Presiden AS Donald Trump menetapkan secara resmi bahwa seluruh wilayah Al-Quds ibukota bagi Israel dan akan merelokasi kedubesnya ke kota suci tersebut.
AS juga menawari Pemerintah Palestina untuk menjadikan Abu Dis Ibukota Negara dan menyerahkan Al-Quds untuk Israel dimana hal ini ditentang oleh pemerintah Palestina.
Keputusan Donald tersebut merupakan lampu hijau bagi zionis untuk terus memperluas pengaruhnya di Al-Quds serta membangun hunian ilegal di Al-Quds yang telah dilarang Dewan Keamanan PBB dan mengurangi populasi warga Palestina di kota suci tersebut.
Deklarasi Trump juga menimbulkan gelombang demonstrasi di Palestina dan seluruh dunia serta mendapatkan respon negatif dari organisasi Yahudi ‘’Neturei Karta’’ yang menyatakan bahwa zionis bukan bagian dari Yahudi.
Sebelumnya 66 siswa Yahudi juga menuliskan sebuah petisi kepada pemerintah Netanyahu yang berisi menolak segala tindakan rasis dan penjajah terhadap Palestina.
Majelis Umum PBB, Kamis (21/12/2017) menetapkan sebuah resolusi menentang keputusan Donald Trump dengan dukungan 128 negara. PBB menyatakan bahwa status Al-Quds harus diselesaikan melalui perundingan langsung antara Palestina dan Israel, sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB terkait.
Senin lalu (15/1/2017) Dewan Pusat Palestina mengumumkan, bahwa Palestina akan menangguhkan pengakuan terhadap kedaulatan Israel sampai Israel mengakui kedaulatan Palestina di perbatasan 1967 serta menghentikan pendudukan terhadap Yerusalem Timur dan permukiman ilegal.
Penangguhan pengakuan terhadap Israel
Dalam sidang final Dewan Pusat Palestina di Ramallah, Komite Eksekutif PLO diberikan mandat untuk menangguhkan pengakuan terhadap kedaulatan Israel, sebagai tanggapan atas pengakuan Presiden AS Donald Trump.
Koresponden AFP melansir bahwa 74 anggota sidang memilih resolusi tersebut, dua menentang, sementara 12 lainnya abstain.
Sidang Dewan Pusat Palestina berlangsung selama dua hari, Minggu dan Senin untuk membahas tanggapan terhadap inisiatif perdamaian Donald Trump yang menuntut Palestina menjadikan Abu Dis ibukota Israel, serta menyerahkan kedaulatan Al-Quds kepada Israel.
Abbas juga menolak menjadikan AS mediasi perundingan damai dengan Israel, serta menuduh Israel telah melanggar perjanjian perdamian Oslo tahun 1993.
(T.RS/S:Maannews)
