Betlehem, SPNA - Walikota kota Gennevilliers, Patrice Leclerc, Selasa (23/01/2018) menandatangani deklarasi pengakuan terhadap kedaulatan Palestina.
Dalam sebuah pernyataan yang dilansir staisun TV Perancis, Leclerc mengatakan: “Hari ini saya menandatangani pengakuan terhadap kedaulatan Palestina karena saya lebih memilih jalur diplomasi daripada perang. Sejak Donald Trump mendeklarasikan Al-Quds ibukota Israel, pemerintah Israel semakin gencar membangun pemukiman yahudi serta menangkap warga Palestina, termasuk teman kami Salah Hamouri. ‘’
‘’Sudah saatnya intervensi diplomatik dilakukan, Prancis dan Eropa harus memainkan peran tersebut, Perancis harus mengambil inisiatif untuk mengakui kedaulatan Palestina dengan seluruh pemimpin Eropa lainnya,’’tambahnya.
“Jika semua provinsi Prancis mengakui Palestina maka hal ini akan memaksa Presiden Prancis mengakui negara terjajah tersebut. Swedia telah mengakui negara Palestina, jadi mengapa negara-negara Eropa lain tidak melakukan langkah yang sama untuk menekan Israel agar melakukan perundingan damai dengan Palestina sehingga ketegangan ini tidak akan berlanjut. ‘’
Awal Desember lalu, Presiden AS Donald Trump menetapkan secara resmi bahwa seluruh wilayah Al-Quds ibukota bagi Israel dan akan merelokasi kedubesnya ke kota suci tersebut.
AS juga menawari Pemerintah Palestina untuk menjadikan Abu Dis Ibukota Negara dan menyerahkan Al-Quds untuk Israel dimana hal ini ditentang oleh pemerintah Palestina.
Keputusan Donald tersebut merupakan lampu hijau bagi zionis untuk terus memperluas pengaruhnya di Al-Quds serta membangun hunian ilegal di Al-Quds yang telah dilarang Dewan Keamanan PBB dan mengurangi populasi warga Palestina di kota suci tersebut.
Deklarasi Trump juga menimbulkan gelombang demonstrasi di Palestina dan seluruh dunia serta mendapatkan respon negatif dari organisasi Yahudi ‘’Neturei Karta’’ yang menyatakan bahwa zionis bukan bagian dari Yahudi.
Sebelumnya 66 siswa Yahudi juga menuliskan sebuah petisi kepada pemerintah Netanyahu yang berisi menolak segala tindakan rasis dan penjajah terhadap Palestina.
Majelis Umum PBB, Kamis (21/12/2017) menetapkan sebuah resolusi menentang keputusan Donald Trump dengan dukungan 128 negara. PBB menyatakan bahwa status Al-Quds harus diselesaikan melalui perundingan langsung antara Palestina dan Israel, sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB terkait.
Senin lalu (15/1/2017) Dewan Pusat Palestina mengumumkan, bahwa Palestina akan menangguhkan pengakuan terhadap kedaulatan Israel sampai Israel mengakui kedaulatan Palestina di perbatasan 1967 serta menghentikan pendudukan terhadap Yerusalem Timur dan permukiman ilegal.
Dalam sidang final Dewan Pusat Palestina di Ramallah, Komite Eksekutif PLO diberikan mandat untuk menangguhkan pengakuan terhadap kedaulatan Israel, sebagai tanggapan atas pengakuan Presiden AS Donald Trump.
Koresponden AFP melansir bahwa 74 anggota sidang memilih resolusi tersebut, dua menentang, sementara 12 lainnya abstain.
Sidang Dewan Pusat Palestina berlangsung selama dua hari, Minggu dan Senin untuk membahas tanggapan terhadap inisiatif perdamaian Donald Trump yang menuntut Palestina menjadikan Abu Dis ibukota Israel, serta menyerahkan kedaulatan Al-Quds kepada Israel.
Abbas juga menolak menjadikan AS mediasi perundingan damai dengan Israel, serta menuduh Israel telah melanggar perjanjian perdamian Oslo tahun 1993.
(T.RS/S:Maannews)
