Jalur Gaza, SPNA - Surat kabar Israel, Maariv Rabu, (24/01/2018) mengungkapkan bahwa mantan Menteri Luar Negeri AS, John Kerry mengirim sebuah pesan kepada Presiden Palestina Mahmoud Abbas, melalui salah satu rekan Abbas.
Maariv mengklaim bahwa disaat Gedung Putih memutuskan kontak dengan Otoritas Palestina setelah Trump menetapkan Al-Quds ibu kota bagi Israel, diketahui bahwa pemerintah AS sebelumnya (era Obama) masih melanjutkan komunikasi dengan Palestina.
Maariv menambahkan, Kerry melakukan pertemuan panjang di London dengan Hussein al-Agha, pejabat Palestina yang dekat dengan Abbas.
Dalam pertemuan tersebut Kerry meminta Agha untuk menyampaikan surat kepada Abas dan memintanya untuk tetap kuat dan tidak menyerah terhadap Donald Trump.
‘’Mungkin inilah saatnya bagi Palestina untuk menentukan dasar-dasar perdamaian mereka sendiri serta mengajukan rencana yang positif. ‘’
Kerry berjanji untuk menggunakan seluruh kekuatannya mendukung rencana ini.
Kerry juga meminta Agha untuk memberitahu Abbas agar tidak menyerang Amerika Serikat atau pemerintah AS, namun memfokuskan serangannya kepada Presiden Trump.
Mantan Menlu AS tersebut mengatakan bahwa mayoritas pejabat AS dan dinas intelijen AS tidak puas dengan kinerja Trump dan caranya memimpin AS. Ia juga mengatakan akan mencalonkan diri menjadi Presiden AS berikutnya.
Awal Desember lalu, Presiden AS Donald Trump menetapkan secara resmi bahwa seluruh wilayah Al-Quds ibukota bagi Israel dan akan merelokasi kedubesnya ke kota suci tersebut dimana hal ini membuat hubungan Palestina dan AS tegang.
AS juga menawari Pemerintah Palestina untuk menjadikan Abu Dis Ibukota Negara dan menyerahkan Al-Quds untuk Israel dimana hal ini ditentang oleh pemerintah Palestina.
Langkah AS tersebut ditentang oleh Majelis Umum PBB, Kamis (21/12/2017) yang menetapkan sebuah resolusi menentang keputusan Donald Trump dengan dukungan 128 negara. PBB menyatakan bahwa status Al-Quds harus diselesaikan melalui perundingan langsung antara Palestina dan Israel, sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB terkait.
Senin lalu (15/1/2017) Dewan Pusat Palestina mengumumkan, bahwa Palestina akan menangguhkan pengakuan terhadap kedaulatan Israel sampai Israel mengakui kedaulatan Palestina di perbatasan 1967 serta menghentikan pendudukan terhadap Yerusalem Timur dan permukiman ilegal.
Abbas juga menolak menjadikan AS mediasi perundingan damai dengan Israel, serta menuduh Israel telah melanggar perjanjian perdamian Oslo tahun 1993, Akibatnya AS mengancam memutuskan bantuan kemanusiaan kepada Palestina selama Palestina.
Sebelumnya UNRWA melakukan kampanye global untuk mengumpulkan dana sebesar 500 Juta Dolar AS guna mendukung pengungsi Palestina, dengan hastag #DignityIsPriceless.
(T.RS/S:Maannews)
