Adis Ababa, SPNA - Presiden Palestina, Mahmoud Abbas mengatakan bahwa pemerintah Israel melakukan pelanggaran demi pelanggaran terhadap kota Al-Quds yang diduduki. Hal ini bertujuan untuk mengubah identitas spiritual, status sejarah dengan merusak situs Islam Kristen di kota suci tersebut.
Abbas dalam pidatonya di KTT Uni Afrika ke-30 di ibukota Ethiopia Addis Ababa, Minggu (28/01/2018) menyampaikan apresiasi terhadap negara-negara Uni Afrika yang selalu mendukung Palestina.
‘’Dukungan Afrika tersebut terlihat jelas dalam pemungutan suara baru-baru ini di Majelis Umum PBB terkait Al-Quds yang memenangkan Palestina.’’
Abbas menekankan bahwa keputusan Presiden Trump terkait Al-Quds membuat Amerika Serikat menjadi negara pro-Israel serta membuktikan kegagalan AS dalam mediasi perundingan damai Palestina dan Israel. ‘’Dengan keputusannya tersebut, Donald Trump tidak akan menjadi mediator yang adil dan objektik dalam merealisasikan perdamaian di Timur Tengah. ‘’
‘’Menghadapi kolonialisme, rasisme, ketidakadilan serta hak untuk menentukan nasib sendiri adalah isu bersama antara Palestina dan Afrika. Kami sangat mengandalkan dukungan anda terhadap Palestina khususnya saat Palestina menghadapi konspirasi zionis yang berupaya merampas hak-hak kami. ’’
Awal Desember lalu, Presiden AS Donald Trump menetapkan secara resmi bahwa seluruh wilayah Al-Quds adalah ibukota bagi Israel dan akan merelokasi kedubesnya ke kota suci tersebut.
Keputusan Donald tersebut merupakan lampu hijau bagi zionis untuk terus memperluas pengaruhnya di Al-Quds serta membangun hunian ilegal di Al-Quds yang telah dilarang Dewan Keamanan PBB dan mengurangi populasi warga Palestina di kota suci tersebut.
Majelis Umum PBB, Kamis (21/12/2017) menetapkan sebuah resolusi menentang keputusan Donald Trump dengan dukungan 128 negara. PBB menyatakan bahwa status Al-Quds harus diselesaikan melalui perundingan langsung antara Palestina dan Israel, sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB terkait.
Senin lalu (15/1/2017) Dewan Pusat Palestina mengumumkan, bahwa Palestina akan menangguhkan pengakuan terhadap kedaulatan Israel sampai Israel mengakui kedaulatan Palestina di perbatasan 1967 serta menghentikan pendudukan terhadap Yerusalem Timur dan permukiman ilegal.
Dalam sidang final Dewan Pusat Palestina di Ramallah, Komite Eksekutif PLO diberikan mandat untuk menangguhkan pengakuan terhadap kedaulatan Israel, sebagai tanggapan atas pengakuan Presiden AS Donald Trump.
(T.RS/S:Palinfo)
