Tel Aviv, SPNA - Pihak berwenang Israel telah memperingatkan para migran Afrika untuk meninggalkan Israel pada akhir Maret mendatang.
Israel memperingatkan bahwa ribuan migran Afrika yang menolak untuk pergi dapat dipenjara pada saat berakhirnya ultimatum tersebut.
Sabtu (03/02/2018), Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengumumkan pelaksanaan rencana untuk mendeportasi sekitar 38.000 migran yang telah memasuki 'negara' tersebut secara ilegal, terutama yang berasal dari Eritrea dan Sudan.
Rencana kontroversial itu memberi mereka batas waktu hingga akhir bulan depan untuk pergi dengan sukarela atau menghadapi hukuman penjara dan akhirnya diusir.
Juru bicara otoritas imigrasi Sabine Haddad mengatakan bahwa para pejabat mulai mengeluarkan surat-surat migran pada hari Ahad untuk menasihati mereka bahwa mereka memiliki waktu 60 hari untuk meninggalkan negara tersebut secara sukarela.
Untuk saat ini, pemberitahuan hanya diberikan kepada para pria tanpa keluarga, kata pejabat tersebut.
Pihak berwenang menawarkan kepada mereka yang setuju untuk meninggalkan Israel hibah sebesar $ 3.500, tiket penerbangan dan bantuan untuk mendapatkan dokumen perjalanan.
Jika mereka tidak meninggalkan Israel hingga batas waktu yang ditentukan, hibah akan dikurangi dan "tindakan penegakan hukum" akan diberlakukan terhadap mereka dan siapa pun yang mempekerjakan mereka, kata otoritas tersebut.
Israel menyebut puluhan ribu migran Afrika yang memasuki negara tersebut secara ilegal dari tetangganya Mesir sebagai "penyusup".
Pejabat Israel diam-diam mengakui bahwa terlalu berbahaya untuk mengembalikan orang Sudan dan Eritrea ke tanah air mereka yang bermasalah, namun media setempat mengatakan bahwa pemberitahuan tersebut tidak menyebutkan kapan para migran akan dikirim.
Pekerja bantuan dan media telah menunjuk Uganda dan Rwanda, meskipun kedua negara menolak menjadi tujuan bagi migran yang diusir tanpa sengaja.
Para akademisi telah menerbitkan sebuah petisi dan korban Holocaust Israel menulis sebuah surat terbuka kepada Netanyahu bulan lalu yang memohon kepadanya untuk mempertimbangkan kembali keputusan tersebut.
Badan pengungsi PBB telah meminta Israel untuk membatalkan rencana tersebut, dan menyebutnya sebagai tindakan yang tidak koheren dan tidak aman.
Sebuah penyelidikan PBB 2016 terhadap rezim Eritrea menemukan kejahatan yang "meluas dan sistematis" terhadap kemanusiaan, dan mengatakan sekitar 5.000 orang melarikan diri dari negara tersebut setiap bulannya.
(T.RA/S: Book News)
