Ramallah, SPNA - Otoritas Palestina mengkonfirmasi pada hari Ahad (11/02/2018) bahwa Jepang sedang dalam proses mengakui Negara Palestina dan akan meningkatkan dana untuk UNRWA, badan PBB yang bertugas mendukung pengungsi Palestina, sebagai upaya mendeklarasikan negara Palestina di tengah bergejolaknya kekerasan, pemotongan bantuan dan krisis diplomatik. menyusul pengumuman Donald Trump terkait Yerusalem.
Nabil Shaath, penasihat hubungan internasional untuk Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas, mengumumkan pada hari Ahad bahwa Menteri Luar Negeri Jepang Taro Kono sedang dalam proses mengumpulkan tanda tangan anggota parlemen Jepang guna meminta pemerintah untuk mengakui Palestina, menurut kantor berita Palestina Wafa.
Shaath mengatakan kepada stasiun radio Voice of Palestine bahwa Jepang akan mengakui Palestina dalam proses yang bertahap, dan diharapkan dapat meningkatkan tingkat representasi diplomatik Palestina di negara tersebut dari delegasi ke kantor perwakilan.
"Jepang mendukung pembentukan kerangka kerja internasional baru untuk mengelola proses perdamaian, melepaskan diri dari monopoli AS mengenai hal itu," kata Shaath.
Ia menambahkan bahwa Jepang berkomitmen untuk mendukung politik dan ekonomi Palestina dan telah berjanji untuk membiayai proyek-proyek air di Jalur Gaza serta meningkatkan kontribusi keuangannya kepada UNRWA, setelah pemotongan dana AS ke lembaga tersebut.
Diumumkan pula bahwa Jepang telah menyumbangkan 3,9 juta shekel (sekitar $ 1,1 juta) untuk rekonstruksi stadion Rafah di Gaza selatan, yang telah hancur dalam perang dengan Israel.
Pejabat Gaza menambahkan bahwa Jepang akan mendanai pembangunan pabrik pengolahan air limbah, senilai 5,46 juta shekel (sekitar $ 1,6 juta), yang akan menyediakan air bersih untuk keperluan pertanian.
Jepang sebelumnya telah mendukung solusi dua negara, dan secara terbuka berkomitmen untuk pembentukan negara Palestina, namun isyarat diplomatik terakhirnya memberikan harapan konkret untuk masa depan semacam itu.
Langkah Jepang muncul beberapa minggu setelah pemerintah Belgia menjanjikan € 19 juta ($ 25 juta) kepada UNRWA selama tiga tahun ke depan, sebagai tanggapan atas seruan organisasi tersebut untuk melakukan sumbangan setelah pengurangan dana dramatis Trump. "Saya sangat menghormati pekerjaan UNRWA, yang harus beroperasi dalam situasi yang paling sulit dan berbahaya. Kondisi hidup di Gaza, Suriah, Tepi Barat dan tempat lain di kawasan ini sangat sulit," kata Wakil Perdana Menteri dan Menteri Kerjasama Pembangunan Alexander De Croo.
"Bagi banyak pengungsi Palestina, UNRWA adalah pelampung kehidupan terakhir. Dengan bantuan UNRWA, setengah juta anak-anak Palestina bisa bersekolah."
Pernyataan Croo juga menyampaikan pesan yang langgeng dalam menghadapi pembekuan dana Donald Trump, yang menekankan bahwa Belgia, bersama dengan negara-negara anggota Eropa dan Komisi UE lainnya, "sejauh ini" adalah donor terbesar UNRWA.
Mahmoud Abbas mengunjungi Brussels pada bulan Januari untuk mendesak Uni Eropa agar mengakui negara Palestina. Saat ini, hanya satu negara anggota - Swedia - yang melakukannya.
(T.RA/S: Occupy Palestine TV)
