Ramallah, SPNA - Sekretaris Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina, Saeb Erakat mengatakan bahwa pemerintah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sejak 2009 berencana menghancurkan pemerintah Palestina serta membangun kembali Badan Administrasi sipil Israel yang teah dibubarkan tahun 1995.
Dalam wawancara dengan Channel Sky News Arabia, Rabu, (21/02/2018) Erakat mengatakan bahwa warga Palestina mendukung solusi satu negara dengan hak yang sama dimana hal ini tidak diterima oleh Israel. Pada saat yang sama Netanyahu juga mendukung solusi satu negara dengan dua sistem sesuai dengan gaya politik apartheid. Hal ini sama sekali tidak diterima oleh pihak Palestina.
Sebelumnya, Erakat dalam wawancara dengan Channel 2 Israel menyatakan bahwa saat ini yang bertindak menjadi Presiden Palestina adalah Menteri Keamanan
‘’Ada realitas baru dibawah baying-bayang pemerintahan Amerika yang berpihak pada pihak Israel.’’
Negosiator Palestina ini juga mengatakan bahwa Pemerintah Palestina bergerak sesuai dengan aturan dan hukum internasional. Ia juga memuji dukungan dari Uni Eropa dan Uni Afrika pasca keputusan Washington yang menetapkan Al-Quds ibu kota bagi Israel.
Awal Desember lalu, Presiden AS Donald Trump menetapkan secara resmi bahwa seluruh wilayah Al-Quds ibukota bagi Israel dan akan merelokasi kedubesnya ke kota suci tersebut dimana hal ini membuat hubungan Palestina dan AS tegang.
Langkah AS tersebut ditentang oleh Majelis Umum PBB, Kamis (21/12/2017) yang menetapkan sebuah resolusi menentang keputusan Donald Trump dengan dukungan 128 negara. PBB menyatakan bahwa status Al-Quds harus diselesaikan melalui perundingan langsung antara Palestina dan Israel, sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB terkait.
Senin lalu (15/1/2017) Dewan Pusat Palestina mengumumkan, bahwa Palestina akan menangguhkan pengakuan terhadap kedaulatan Israel sampai Israel mengakui kedaulatan Palestina di perbatasan 1967 serta menghentikan pendudukan terhadap Yerusalem Timur dan permukiman ilegal.
Abbas juga menolak menjadikan AS mediasi perundingan damai dengan Israel, serta menganggap peran AS dalam perundingan damai Palestina telah berakhir, Akibatnya AS mengancam memutuskan bantuan kemanusiaan kepada Palestina.
(T.RS/S:QudsNews)
