Al-Quds, SPNA - Deklarasi Washington terkait peresmian kedutaan AS di Al-Quds Yerusalem pertengahan Mei mendatang menimbulkan tanda tanya mengapa Amerika Serikat terburu-buru dalam masalah sensitif ini.
Harian Israel Jerusalem Post , Minggu (25/02/2018) menerbitkan sebuah laporan yang menyebutkan bahwa ada 3 kemungkinan besar alasan di balik keputusan tersebut.
Sebelumnya Sekretaris Negara AS, Rex Tillerson dua hari setelah deklarasi AS mengatakan bahwa relokasi kedubes AS setidaknya akan memakan waktu 3 tahun. Sejumlah pihak mengatakan bahwa pernyataan Tillerson tersebut bertujuan mengurangi kemarahan pihak Palestina atas keputusan tersebut.
Pada bulan Januari, Wakil Presiden AS Mike Pence dalam pidatonya di parlemen Israel, Knesset, bahwa AS akan merelokasi kedutaannya akhir tahun 2018, lalu disusul pernyataan Departemen Luar Negeri AS Jumat lalu bahwa kedutaan AS akan diresmikan pada tanggal 14 Mei bertepatan dengan HUT Israel ke 70.
Beberapa pihak menilai keputusan AS untuk meresmikan kedubesnya pada bulan Mei mendatang, adalah upaya Gedung Putih untuk membersihkan nama Netanyahu yang dituduh terlibat dalam skandal korupsi.
Di sisi lain, sejumlah analis menganggap bahwa keputusan tersebut adalah respon terhadap sikap Palestina yang menolak keras keputusan AS tersebut.
Sebelumnya delegasi AS untuk PBB, Nikki Haley mengatakan kepada juru runding Palestina, Saeb Erakat, ‘’Anda tidak perlu suka atau menerima keputusan ini, tapi Anda harus menyadari bahwa keputusan ini tidak akan berubah. ‘’
Hal ini merupakan bukti bahwa penolakan Otoritas Palestina tidak akan menjadi perhatian Washington. Bahkan mungkin justru mendorong AS mengambil tindakan yang lebih keras terhadap Ramallah.
Awal Desember lalu, Presiden AS Donald Trump menetapkan secara resmi bahwa seluruh wilayah Al-Quds ibukota bagi Israel dan akan merelokasi kedubesnya ke kota suci tersebut dimana hal ini membuat hubungan Palestina dan AS tegang.
Langkah AS tersebut ditentang oleh Majelis Umum PBB, Kamis (21/12/2017) yang menetapkan sebuah resolusi menentang keputusan Donald Trump dengan dukungan 128 negara. PBB menyatakan bahwa status Al-Quds harus diselesaikan melalui perundingan langsung antara Palestina dan Israel, sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB terkait.
Senin (15/1/2017) Dewan Pusat Palestina mengumumkan, bahwa Palestina akan menangguhkan pengakuan terhadap kedaulatan Israel sampai Israel mengakui kedaulatan Palestina di perbatasan 1967 serta menghentikan pendudukan terhadap Yerusalem Timur dan permukiman ilegal.
Abbas juga menolak menjadikan AS mediasi perundingan damai dengan Israel, serta menganggap peran AS dalam perundingan damai Palestina telah berakhir, Akibatnya AS mengancam memutuskan bantuan kemanusiaan kepada Palestina.
Jum’at lalu, (23/02/2018) Menteri Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan bahwa AS akan meresmikan kedutaan baru di Yerusalem pada bulan Mei mendatang bersamaan dengan peringatan 70 tahun kemerdekaan Israel, seperti dilansir Reuters.
Sebelumnya, Associated Press juga mengutip pernyataan empat pejabat AS yang mengatakan bahwa Gedung Putih sedang bekerjasama dengan usahawan Yahudi yang berafiliasi ke Partai Republik, Sheldon Adelson, untuk menjadi donator relokasi kedubes AS tersebut.
Semenatra itu Ketua Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Dr. Saeb Erakat menegaskan bahwa keputusan pemerintah AS tersebut adalah pelanggaran nyata terhadap hukum internasional serta merusak solusi dua negara.
‘’AS sengaja merelokasi kedubesnya tepat di hari kemerdekaan Israel untuk memprovokasi bangsa Arab Arab dan umat Islam. Hal ini menegaskan bahwa pemerintah AS tidak berhak menjadi mediator perdamaian. AS dengan keputusan tersebut telah menjadi bagian dari masalah. Karena itu mereka tidak bisa menjadi solusi,’’ tegasnya seperti dilansir surat kabar Palestina, Maannews.
(T.RS/S:Maannews)
