Jalur Gaza, SPNA - Gerakan Perlawanan Islam (Hamas), Rabu (28/02/2018) mengatakan bahwa delegasi yang dipimpin oleh Ismail Haniyeh telah mengakhiri kunjungannya di Cairo.
Hamas dalam konferensi pers yang dikutip AnadoluAgency, mengatakan: ‘’Delegasi Hamas yang dipimpin Ismail Haniyeh telah kembali ke Jalur Gaza melalui gerbang Rafah, setelah melakukan pertemuan dengan sejumlah pejabat keamanan Mesir di Cairo. ‘’
Dia menambahkan bahwa pertemuan tersebut membahas perkembangan politik terkait isu Palestina, situasi kemanusiaan di Jalur Gaza dan rekonsiliasi nasional, serta hubungan bilateral antara Mesir dan Palestina.
Sebelumnya, delegasi Hamas yang dipimpin oleh Haniyeh meninggalkan Jalur Gaza 9 Februari lalu menuju Cairo untuk bertemu dengan pejabat Mesir. Namun Hamas tidak menjelaskan secara rinci hasil dari pertemuan tersebut.
Hamas menambahkan bahwa kunjungan tersebut adalah bagian dari kerangka rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, guna menyelesaikan rekonsiliasi Palestina, serta menyelesaikan berbagai krisis yang membawa wilayah tersebut ke jurang kehancuran.
Jalur Gaza, di mana lebih dari 2 juta warga Palestina hidup, semakin memburuk akibat blokade Israel sejak 11 tahun lalu serta kandasnya rekonsiliasi antara Fatah dan Hamas.
Pada tanggal 12 Oktober lalu, Fatah dan Hamas menandatangani sebuah perjanjian rekonsiliasi di Cairo, namun implementasinya tidak sepenuhnya dilaksanakan akibat perselisihan antara kedua gerakan tersebut terhadap beberapa poin.
Sebelumnya Sekjen PBB Antonio Guterrez dalam sidang Komite HAM Palestina di PBB, Senin (05/02/2018) memperingatkan bahwa Gaza akan menjadi wilayah tak layak huni pada tahun 2020.
‘’Situasi kemanusiaan dan ekonomi di Jalur Gaza masih sangat buruk, PBB memperkirakan Gaza akan menjadi wilayah tak layak huni pada tahun 2020 jika tindakan nyata tidak segera diambil untuk memperbaiki layanan dan infrastruktur di wilayah tersebut,’’ terangnya.
‘’Krisis di Gaza disebabkan blokade oleh Israel. Akibatnya sekitar 2 juta warga Gaza tinggal di bangunan-bangunan roboh dengan listrik yang tidak memadai dan kemerosotan ekonomi serta air yang tercemar. ‘’
‘’Blokade yang diberlakukan Israel sejak 13 tahun lalu telah melumpuhkan kehidupan di Gaza. Menurut statistik resmi terbaru, angka kemiskinan di Gaza mencapai sekitar 80%, sementara tingkat pengangguran mencapai 50%.’’
Guterres juga mendesak masyarakat internasional berkontribusi dalam solusi dua negara serta menangani krisis di Palestina sesuai resolusi PBB terkait.
Bulan lalu, Pemerintah AS yang dipimpin Donald Trump membekukan 65 juta Dolar dari 125 juta Dolar anggaran bantuan AS untuk UNRWA.
Situasi ini membuat keuangan UNRWA yang bertugas membantu pengungsi Palestina terancam.
Disebutkan UNRWA memberikan layanan kemanusiaan sekitar 5,9 juta warga Palestina di Tepi Barat, Jalur Gaza, Yordania, Lebanon dan Suriah.
(T.RS/S:AnadoluAgency)
