Yerusalem, SPNA - Pemindahan kedutaan AS di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem, bertepatan dengan peringatan HUT Israel ke 70 dan hari Targedi Nasional Palestina (Nakba) mendapatkan respon negatif dari lembaga dan sejumlah negara.
Al-Azhar Al-Syaif
Syekh Al-Azhar Al-Syarif, Dr Ahmad Tayyeb menolak tegas relokasi kedubes AS ke Yerusalem.
Dalam pernyataan resmi yang dilansir di akun Facebook Al-Azhar, Syekh Ahmad Tayyib mengatakan bahwa relokasi kedubes AS ke Yerusalem menjauhkan Palestina dari stabilitas dan perdamaian. ‘’Meskipun keputusan batil ini mendapat kecaman dari dunia internasional serta bertepatan dengan peringatan Nakba, namun AS terbukti lebih memilih tangan besi daripada nilai-nilai keadian dan kebenaran. ‘’
Organisasi Kerjasam Islam (OKI)
Organisasi Kerjasama Islam (OKI) menyatakan bahwa relokasi kedubes AS ke Yerusalem adalah penghinaan dan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional.
OKI menegaskan menolak langkah ilegal AS melanggar hukum internasional serta melemahkan posisi PBB.
Inggris
Inggris, salah satu sekutu terdekat Amerika Serikat, juga menegaskan menolak relokasi kedutaan AS ke Yerusalem.
Juru bicara Perdana Menteri Inggris Theresa May dalam konferensi pers mengatakan: ‘’ Perdana Menteri telah menyatakan sejak 6 Desember lalu bahwa Inggris tidak setuju dengan keputusan Amerika Serikat untuk merelokasi kedutaannya ke Yerusalem dan mengakui kota suci tersebut sebagai ibukota Israel sebelum adanya kesepakatan akhir terhadap status kota tersebut. Kedubes Inggris tetap berada di Tel Aviv dan kami tidak akan memindahkannya.’’
Turki
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dalam kunjungannya ke London mengatakan bahwa langkah terakhir Amerika Serikat memindahkan kedutaannya ke Yerusalem membuatnya menjadi biang masalah bukan solusi.
Hal yang sama juga dilontarkan Wakil Perdana Menteri Turki, Bakr Bozdag bahwa langkah AS tersebut akan menambah kekacauan di Palestina.
Lebanon
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Libanon, Gibran Bassil dalam Konferensi Internasional untuk Perlindungan Korban Kekerasan Etnis dan Keagamaan di Brussel juga menyatakan langkah AS mereloaksi kedubesnya ke Yerusalem akan meningkatkan ketegangan dan ekstremisme di Palestina. “Kami tidak dapat menerima solusi perdamaian yang mencaplok kota Yerusalem seperti yang dilakukan AS,’’ tegasnya.
Irak
Selain itu, pemerintah Irak juga menyatakan penolakannya terhadap relokasi kedutaan AS ke Yerusalem.
Menteri Luar Negeri Irak, Ibrahim Jaafari mengatakan: “Apa yang terjadi hari ini tidak dapat diterima serta mengundang kemarahan jutaan umat Muslim dan Kristen di seluruh dunia serta secara nyata melanggar resolusi internasional.’’
Irak juga menegaskan dukungannya kepada Palestina dan memperingatkan konsekuensi serius dari tindakan AS yang diperkirakan akan berdampak negatif terhadap keamanan.
Perancis
Menteri Luar Negeri Perancis Jean-Yves Le Drian mengajak pemerintah Israel menahan diri, pasca gugurnya 55 warga Palestina dalam peristiwa Great March of Return kemarin.
Le Drian juga menyatakan bahwa keputusan AS untuk merelokasi Kedubesnya ke Yerusalem adalah penghinaan terhadap hukum internasional. “Saya keberatan dengan keputusan AS karena hal ini melanggar hukum internasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB, ‘’ tegasnya.
Awal Desember lalu, Presiden AS Donald Trump menetapkan secara resmi bahwa seluruh wilayah Al-Quds ibukota bagi Israel dan telah meresmikan kedubes AS di Al-Quds, Senin (15/05/2018).
Hal ini membuat hubungan Palestina dan AS tegang serta memancing kemarahan umat Islam di seluruh dunia.
Langkah AS tersebut juga ditentang oleh Majelis Umum PBB yang menetapkan sebuah resolusi dengan dukungan 128 negara. PBB menyatakan bahwa status Al-Quds harus diselesaikan melalui perundingan langsung antara Palestina dan Israel, sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB terkait.
Awal Desember lalu, Presiden AS Donald Trump menetapkan secara resmi bahwa seluruh wilayah Al-Quds ibukota bagi Israel dan telah meresmikan kedubes AS di Al-Quds, Senin (15/05/2018).
Hal ini membuat hubungan Palestina dan AS tegang serta memancing kemarahan umat Islam di seluruh dunia.
Langkah AS tersebut juga ditentang oleh Majelis Umum PBB yang menetapkan sebuah resolusi dengan dukungan 128 negara. PBB menyatakan bahwa status Al-Quds harus diselesaikan melalui perundingan langsung antara Palestina dan Israel, sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB terkait.
¬
(T.RS/S:RtArabic)
