Istanbul, SPNA - Organisasi Kerjasama Islam (OKI) menggelar Konferensi Tingkat Tinggi, di Istanbul, Turki dalam rangka membahas perkembangan situasi di Palestina, diantaranya peresmian Kedutaan Besar AS di Yerusalem serta pembantaian terhadap Palestina di Jalur Gaza.
Erdogan:Yerusalem, ibukota umat beragama
Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan dalam pidatonya di KTT OKI, Jum’at (198/05/2018) mengatakan bahwa ketegangan di Palestina diakibatkan keputusan Washington menetapkan Yerusalem ibukota Israel serta merelokasi kedubesnya ke kota suci umat beragama tersebut.
“Kami telah memperingatkan Amerika Serikat bahwa langkah mereka akan memperburuk situasi di Timur Tengah. Yerusalem adalah warisan umat Islam dan tempat suci bagi seluruh agama surgawi.’’
‘’Kami tidak akan mundur untuk menuntut dunia internasional mendukung pembentukan negara Palestina dengan Yerusalem sebagai ibukotanya.”
Erdogan juga menuntut Israel bertanggung jawab atas kejahatannya. “Turki berjanji akan mencari keadilan di Majelis Umum PBB,’’ tegasnya.
Raja Abdullah: Negara-negara Arab dan Islam harus mendukung Palestina
Sementara itu, Raja Yordania, Raja Abdullah II, mengatakan bahwa relokasi kedutaan AS ke Yerusalem dapat menggiring Palestina kepada konflik.
“Sikap kami sudah jelas, bahwa Yerusalem Timur adalah wilayah yang diduduki Israel. Status final Yerusalem harus ditentukan melalui negosiasi antara Israel dan Palestina berdasarkan hukum internasional,’’ katanya.
Hamdallah: Tidak ada perdamaian tanpa kebebasan Yerusalem dan warga Palestina
Sementara itu, Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah mengatakan bahwa perdamaian tidak akan pernah terwujud tanpa kebebasan Yerusalem dan rakyatnya.
“Keputusan AS bahwa Yerusalem sebagai ibukota Israel melanggar hukum dan hak-hak sejarah bagi Palestina.’’
Hamdallah juga menyerukan agar KTT Turki dapat mengambil langkah-langkah praktis menentang pembangunan hunian ilegal Israel dan memboikot produksi Israel.
Amir Kuwait: Kami akan berjuanga hingga Dewan Keamanan PBB keluarkan resolusi melindungi Palestina
Sementara itu Amir Kuwait, Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, menegaskan bahwa negaranya akan terus berupaya agar DK PBB mengeluarkan keputusan memberikan perlindungan internasional bagi rakyat Palestina dari praktek-praktek penindasan yang dilakukan pasukan Israel.
“Keputusan AS terhadap kota Al-Quds yang diduduki bertujuan untuk meyahudisasikan Al-Quds dengan mengubah identitas keagamaan di kota tersebut. Langkah ini adalah pelanggaran nyata terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB.
Al-Sabah menekankan bahwa Kuwait akan terus mendukung Palestina mendirikan negara merdeka dimana Yerusalem Timur ibukotanya sesuai ketentuan dan legitimasi internasional serta Inisiatif Perdamaian Arab.
Lebih dari 60 warga Gaza dilaporkan gugur, 7 diantaranya adalah anak-anak dan remaja sementara lebih dari 3000 lainnya menderita luka tembak dan gas air mata dalam demonstrasi masal diperbatasan Gaza memperingati Great March of Return serta menentang relokasi kedubes AS ke Al-Quds, Senin (14/05/2018).
Demonstrasi tersebut telah dimuali sejak 30 Maret lalu yang bertujuan menuntut pemerinntah pendudukan Israel mengembalikan warga Palestina yang telah diusir sejak 1948 ke tanah air mereka serta menolak relokasi kedubes AS ke Al-Quds.
Awal Desember lalu, Presiden AS Donald Trump menetapkan secara resmi bahwa seluruh wilayah Al-Quds ibukota bagi Israel dan telah meresmikan kedubes AS di Al-Quds, Senin (15/05/2018).
Hal ini membuat hubungan Palestina dan AS tegang serta memancing kemarahan umat Islam di seluruh dunia.
Langkah AS tersebut juga ditentang oleh Majelis Umum PBB yang menetapkan sebuah resolusi dengan dukungan 128 negara. PBB menyatakan bahwa status Al-Quds harus diselesaikan melalui perundingan langsung antara Palestina dan Israel, sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB terkait.
Senin lalu (14/05/2018) Amerika Serikat meresmikan kedutaannya di Yerusalem, Presiden AS Donald Trump melalui teleconference menegaskan bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel.
Dewan Hak Asasi Manusia PBB, Jum’at (18/05/2018) menetapkan resolusi yang disetujui 29 anggotanya untuk membentuk Lembaga Pencari Fakta yang bersifat independen untuk meneliti peristiwa berdarah di Jalur Gaza serta menyelidiki pelanggaran yang dilakukan Israel terhadap demonstran.
(T.RS/S:RtArabic)
