Istanbul, SPNA - Pemerintah Turki menyatakan akan bekerja sama dengan sejumlah negara untuk mengirim pasukan perlindungan internasional ke Palestina dan Yerusalem.
Menteri Luar Negeri Turki, Mevlüt Çavuşoğlu, dalam konferensi pers di Antalya, Turki selatan, Selasa (22/05/2018) mengatakan: “Jika kejahatan Israel tidak segera ditindak maka mereka akan semakin menjadi-jadi. Kami hari ini sudah melaporkan pelanggaran yang dilakukan Israel ke Pengadilan Internasional.
‘’Kami juga mempelajari sanksi yang akan diberlakukan terhadap negara-negara yang akan melanggar status Yerusalem dan mentransfer kedutaan mereka ke kota suci tersebut, ‘’ tambahnya.
Jawis Oglu juga menyatakan bahwa Turki telah mengadakan sidang dengan 50 rekannya serta dengan sejumlah sekretaris organisasi internasional dan pejabat lainnya mengenai pembantaian Gaza.
‘’Untuk pertama kalinya, Umat Islam membuat keputusan bulat mengirimkan pasukan internasional melindungi saudara-saudara kita di Palestina dan Yerusalem agar zionis itu tidak sembarangan menyerang warga Palestina.’’
Sebelumnya, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyatakan bahwa negaranya akan meninjau kembali hubungan dagang antara Turki dan Israel.
Hal ini didasarkan kepada keputusan KTT OKI di Istanbul, 18 Mei lalu yang diadakan pasca peresmian kedubes AS dan pembantaian demonstran di Gaza.
KTT tersebut menyerukan negara anggota OKI mengambil langkah –langkah nyata menghadapi perkembangan terakhir di Palestina, termasuk mengirimkan pasukan internasional demi melindungi warga Palestina dari kebrutalan Israel serta menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap negara-negara yang merelokasi kedutaan mereka ke Yerusalem.
Hingga saat ini 1112 warga Palestina gugur dan 13190 lainnya luka-luka sejak digelarnya demosntrasi masal peringatan Great March of Return di perbatasan Gaza 30 Maret lalu.
Demonstrasi tersebut bertujuan menuntut pemerinntah pendudukan Israel mengembalikan warga Palestina yang telah diusir sejak 1948 ke tanah air mereka serta menolak relokasi kedubes AS ke Al-Quds.
Awal Desember lalu, Presiden AS Donald Trump menetapkan secara resmi bahwa seluruh wilayah Al-Quds ibukota bagi Israel dan telah meresmikan kedubes AS di Al-Quds, Senin (15/05/2018).
Hal ini membuat hubungan Palestina dan AS tegang serta memancing kemarahan umat Islam di seluruh dunia.
Langkah AS tersebut juga ditentang oleh Majelis Umum PBB yang menetapkan sebuah resolusi dengan dukungan 128 negara. PBB menyatakan bahwa status Al-Quds harus diselesaikan melalui perundingan langsung antara Palestina dan Israel, sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB terkait.
Senin lalu (14/05/2018) Amerika Serikat meresmikan kedutaannya di Yerusalem, Presiden AS Donald Trump melalui teleconference menegaskan bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel.
(T.RS/S:RtArabic)
