Ramallah, SPNA - Presiden Palestina Mahmoud Abbas menegaskan tidak akan membiarkan Deal of Century, Donald Trump berlaku di Palestina serta menyeru Dewan Pusat Palestina untuk menggelar sidang umum bulan depan.
Abbas dalam sidang Komisi Pusat Fatah, di Istana Presiden, di Ramallah, Minggu (08/07/2018) mengatakan: ‘’ Saudara-saudara kita, bangsa Arab telah meyakinkan kami bahwa mereka menentang Deal of Century. Sebagian negara Eropa, Asia dan Afrika juga memandang bahwa inisiatif AS tersebut tidak mungkin dilaksanakan.’’
“Subsidi untuk keluarga korban dan tahanan Palestina adalah mutlak tidak dapat diganggu siapapun. Kami tidak akan mengizinkan siapa pun untuk campur tangan atas hal ini baik Israel maupun Amerika Serikat,’’ tambahnya.
Awal bulan Juli, pemerintah Israel telah menetapkan undang-undang untuk menghukum Otoritas Palestina secara finansial. Hal ini dilatari subsidi yang diberikan kepada korban dan keluarga tahanan Palestina di penjara Israel.
Berdasarkan undang-undang, pemerintah Israel berhak menyita 130 juta Dolar dari jumlah pajak yang diterima Israel mewakaili Palestina setiap bulan di bawah perjanjian perdamaian.
Awal Desember lalu, Presiden AS Donald Trump menetapkan secara resmi bahwa seluruh wilayah Al-Quds ibukota bagi Israel dan akan merelokasi kedubesnya ke kota suci tersebut dimana hal ini membuat hubungan Palestina dan AS tegang.
Langkah AS tersebut ditentang oleh Majelis Umum PBB, Kamis (21/12/2017) yang menetapkan sebuah resolusi menentang keputusan Donald Trump dengan dukungan 128 negara. PBB menyatakan bahwa status Al-Quds harus diselesaikan melalui perundingan langsung antara Palestina dan Israel, sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB terkait.
Senin lalu (15/1/2017) Dewan Pusat Palestina mengumumkan, bahwa Palestina akan menangguhkan pengakuan terhadap kedaulatan Israel sampai Israel mengakui kedaulatan Palestina di perbatasan 1967 serta menghentikan pendudukan terhadap Yerusalem Timur dan permukiman ilegal.
Abbas juga menolak menjadikan AS mediasi perundingan damai dengan Israel, serta menuduh Israel telah melanggar perjanjian perdamian Oslo tahun 1993, Akibatnya AS mengancam memutuskan bantuan kemanusiaan kepada Palestina selama Palestina.
(T.RS/S:RtArabic)
