Jalur Gaza, SPNA - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan bahwa mantan pejabat hukum AS David Crane akan memimpin komisi penyelidikan terhadap pelanggaran hukum dan tindak kekerasan di Jalur Gaza.
Dalam tugasnya Drane akan dibantu Sarah Husein dari Bangladesh dan Kaari Betty Murungi dari Kenya.
Ketiga ahli hukum yang tergabung dalam tim investigasi Gaza tersebut diharuskan menyerahkan laporan akhir terkait pelanggaran HAM di Gaza pada Maret 2019.
David Crane disebut memiliki lebih dari 30 tahun pengalaman di pemerintahan AS. Sebelumnya Ia pernah menjabat sebagai Inspektur Jenderal di Departemen Pertahanan.
Crane juga pernah menjabat sebagai kepala penuntut umum Pengadilan Khusus di Sierra Leone dari April 2002 hingga 15 Juli 2005.
Selama periode tersebut Crane menjatuhkan tuduhan atas Presiden Liberia, Charles Taylor dan sejumlah pejabat penting lainnya.
Crane dibantu Sarah Hussein, seorang pengacara di Pengadilan Tinggi di Bangladesh. Sarah sebelumnya pernah ditugaskan PBB untuk menyelidiki pelanggaran kemanusiaan di Korea Utara.
Anggota terakhir dari komisi tersebut adalah Kaari Betty Murungi berasal dari Kenya.
Murungi merupakan anggota Komisi HAM Kenya yang pernah menjabat sebagai penasihat hukum di Pengadilan Pidana Internasional terkait Rwanda.
Sejak 30 Militer lalu pasukan pertahanan Israel (IDF) telah menewaskan 140 warga Palestina dengan dalih untuk melindungi perbatasan negara.
Lalu Mei lalu, Dewan Hak Asasi Manusia PBB menyatakan dukungannya atas penyelidikan terkait serta membentuk tim pencari fakta untuk menyelidiki pelanggaran hukum di Gaza.
Keputusan PBB tersebut ditentang oleh pemerintah Israel. Dalam sejarahnya, Pemerintah Israel enggan bekerjasama dengan Organisasi Internasional yang bertugas melakukan invertiasi terhadap pelanggaran HAM di Gaza.
(T.RS/S:RtArabic)
