Nablus, SPNA - Dua ribu warga Israel, Kamis (09/08/2018), berkumpul untuk merayakan ulang tahun ke-40 permukiman ilegal Tepi Barat, Shiloh, selatan Nablus.

Perayaan ini dihadiri oleh Menteri Pertanian Israel, Uri Ariel. Menurut Arutz Sheva, kepala “Dewan Wilayah Binyamin” Israel, kelompok yang mengawasi 42 permukiman ilegal Israel dan pos-pos terdepan di Tepi Barat yang diduduki, juga hadir. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengirim surat ucapan selamat kepada para pemukim ilegal, dan mengklaim kaitan bersejarah antara Bible dan wilayah Palestina modern yang diduduki.

Uri Ariel memiliki sejarah panjang dalam kegiatan pro-permukiman, yang sebelumnya menjabat sebagai kepala dewan Beit El, sebuah permukiman ilegal Israel yang terletak di sebelah timur laut Ramallah. Ariel juga sebelumnya menjabat sebagai sekretaris jenderal dewan Yesha.

Pada bulan Juli Uri Ariel menjadi salah satu yang menyetujui rencana penghancuran Khan Al-Ahmar, desa Badui Palestina yang telah direncanakan untuk dihancurkan. Rencana tersebut, yang dibuat pada akhir 1970-an, mengusulkan "koridor Yahudi" dari permukiman ilegal dibangun di atas 100.000 hingga 120.000 dunam (25.000 hingga 30.000 hektar) tanah Palestina, termasuk desa Hizme, Anata, Al-Azariya dan Abu Dis di pinggiran Yerusalem. Penghancuran desa-desa ini akan membuka jalan untuk memperluas dua pemukiman ilegal - Ma'ale Adumim dan Kfar Adumim - yang terletak di jalan Yerusalem-Jericho.

Shiloh adalah salah satu lokasi pertama yang ditargetkan sebagai permukiman ilegal Israel pada awal 1974 oleh Gush Emunim, gerakan permukiman sayap kanan ortodoks yang menjadi terkenal setelah Perang 1973. Gush Emunim kemudian digantikan oleh dewan Yesha yang sebelumnya berafiliasi dengan Uri Ariel. Selama Kesepakatan Oslo awal 1990-an, Shiloh diidentifikasi sebagai contoh daerah yang harus dikembalikan dalam kontrol Palestina mengingat tingginya kepadatan penduduk Palestina yang tinggal di daerah tersebut.

Permukiman ilegal di Tepi Barat telah menjadi kebijakan Negara Israel sejak didudukinya wilayah itu dalam Perang Enam Hari 1967, bersama dengan Jalur Gaza, Yerusalem, Dataran Tinggi Golan dan Semenanjung Sinai. Organisasi Hak Asasi Manusia Israel B'Tselem menyatakan bahwa, pada akhir tahun 2015, terdapat 127 permukiman yang disetujui pemerintah Israel di Tepi Barat (tidak termasuk Yerusalem Timur yang diduduki dan Hebron). Ketika dikombinasikan dengan 100 pos terdepan yang tidak diakui dan 15 lingkungan Israel di dalam Kota Yerusalem, permukiman ini dihuni oleh sekitar setengah juta pemukim ilegal.

(T.RA/S: MEMO)