40 negara hadiri pertemuan yang digelar Palestina membahas solusi dua Negara di New York

New York, SPNA - Pemerintah Palestina, Rabu malam (26/09/2018) menggelar pertemuan konsultatif di sela-sela Konferensi Majelis Umum PBB di New York dalam rangka membahas langkah –langkah ....

BY 4adminEdited Thu,27 Sep 2018,11:52 AM

New York, SPNA - Pemerintah Palestina, Rabu malam (26/09/2018) menggelar pertemuan konsultatif di sela-sela Konferensi Majelis Umum PBB di New York dalam rangka membahas langkah –langkah yang dibutuhkan untuk merealisasikan solusi dua negara serta menjaga aturan dan hukum internasional.

40 perwakilan negara berpartisipasi dalam pertemuan tersebut, diantaranya Negara Dewan Keamanan PBB, delegasi misi perdamaian PBB dan sejumlah delegasi lainnya.

Sekretaris Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Saeb Erakat, dalam pidatonya mewakili Mahmoud Abbas menjelaskan tantangan utama yang dihadapi dalam  menjaga perdamaian di kawasan.

 “Hal ini terlihat jelas dari tindakan dan pelanggaran hukum yang dilakukan Otoritas Israel, terutama pencaplokan wilayah dan pembangunan hunian ilegal yang menentang resolusi PBB. ‘’

“Palestina akan mendukung negosiasi, namun masalahnya adalah pihak Israel yang didudukung Amerika Serikat terus melakukan pelanggaran terhadap warga Palestina.”

Sejumlah Menteri Luar Negeri dan perwakilan organisasi dan lembaga internasional lainnya juga menyuarakan pendapat mereka dalam pertemuan tersebut, dimana para peserta sepakat bahwa solusi dua negara  harus dilestarikan sesuai resolusi PBB demi menjaga keamanan di kawasan.

Sebelumnya, sejumlah surat kabar melaporkan bahwa Israel berupaya gagalkan konferensi tersebut. .

Channel 10 Israel menyatakan bahwa konferensi tersebut bertujuan menggagalkan ‘’Deal of Century’’ yang sedang dirumuskan Gedung Putih.

Karena itu sejumlah pejabat Israel berupaya menggagalkan konferensi tersebut dengan menekan negara tamu undangan.

Pihak Palestina menyatakan bahwa misi konferensi tersebut adalah:

Pertama: Membahas solusi dan langkah tepat untuk menanggulangi politik rasis Israel yang membahayakan solusi dua negara.

Kedua: Melindungi kinerja lembaga dan organisasi yang ditunjuk untuk Palestina, diantaranya UNRWA yang mengalami krisis pasca pemutusan dana bantuan AS.

Ketiga: Menerapkan sistem politik aktif dan jujur untuk menerapkan solusi dua negara sesuai undang-undang internasional dan resolusi PBB.

Hubungan AS dan Palestina memburuk akibat langkah politik Donald Trump dan Israel yang merugikan Palestina.

Awal Desember lalu Trump mendeklarasikan bahwa Al-Quds ibukota resmi Israel. Meskipun ditentang Majelis Umum PBB, AS juga bersikeras merelokasi kedubesnya ke kota suci tersebut Mei lalu.

Hal ini ditentang pemerintah Palestina yang sejak dulu telah menyatakan bahwa Yerusalem Timur (mencakup Masjid al-Aqsa) adalah ibukota Negara.

Akibatnya, Pemerintah AS menghentikan aliran dana terhadap UNRWA yang telah menampung 5 juta pengungsi Palestina sejak 1948 silam.

Selain itu AS juga menutup kantor perwakilan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) di Washington serta mengusir Dubes Palestina di AS minggu lalu.

Selain itu pemerintah Israel juga menetapkan UU Negara Kebangsaan Yahudi yang menetapkan bahwa orang Yahudi adalah satu-satunya yang berhak menetukan masa depan di wilayah yang diduduki Israel.

Minggu lalu Presiden Palestina dalam wawancara dengan radio Israel, menyatakan akan terjadi ledakan masa di Tepi Barat.

“Situasi di Tepi Barat kian memanas akibat ketegangan Israel dan Hamas. Saya tidak membantah prediksi akan terjadi ledakan masa di Tepi Barat. ‘’

Abbas juga menyatakan bahwa Palestina siap untuk melakukan negosiasi dengan Israel baik secara tersembunyi maupun terbuka yang ditengahi Kuartet Timur Tengah atau Negara lain. “Masalahnya, Netanyahu selalu menolak negosiasi dengan Palestina,” ujarnya.

Pernyataan Abbas tersebut juga dibenarkan oleh Ketua Staf Tinggi Angkatan Darat Israel, Gadi Eizenkot. 

Eizenkot juga menambahkan bahwa tekanan terhadap pemerintah Palestina yang dilakukan Amerika Serikat akan memberikan dampak negatif terhadap Israel.

 “Keputusan Amerika Serikat menghentikan dana bantuan terhadap pemerintah Palestina akan memberikan dampak buruk terhadap Israel serta mengacaukan situasi di kawasan,’’ ujarnya.

(T.RS.S:Maannews)

leave a reply
Posting terakhir