New York, SPNA - Presiden Palestina Mahmoud Abbas menegaskan bahwa kota Yerusalem tidak dijual.
Abbas melalui pidatonya dalam sidang Majelis Umum PBB ke 73, Kamis (27/09/2018) juga menegaskan bahwa hak bangsa Palestina tak dapat ditawar-tawar. “Kami telah menerima berbagai negosiasi dan perjanjian dengan Israel, namun sayang mereka tidak mematuhi janji yang mereka buat.
“Israel hanya punya satu pilihan, mematuhi perjanjian tersebut atau kami juga akan mundur, dan mereka akan menanggung akibatnya.”
Abbas melanjutkan: “Hingga saat ini, Israel tidak pernah mematuhi ratusan resolusi yang ditetapkan Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB, terakhir adalah keputusan nomor 2334 yang melarang Israel membangun hunian liar di lahan Palestina.
“Kami nyatakan, mulai hari ini kami tidak akan menerima Amerika Serikat sebagai mediasi perdamaian. AS tidak berhak menjadi mediasi karena secara nyata mendukung penjajahan terhadap Palestina. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Donald Trump yang menetapkan bahwa Al-Quds adalah ibukota bagi Israel.’’
“Selain itu, Trump juga membatalkan seluruh perjanjian dengan Palestina, menutup kantor PLO dan menghentikan bantuan terhadap UNRWA. AS harus konsiten dengan perjanjian yang dibuat, atau kami tidak lagi mematuhi perjanjian apapun. “
“Apakah kita dapat membiarkan Israel melakukan tindakan semena-mena terhadap warga Palestina tanpa hukuman? Apakah Israel dapat dibiarkan menjadi Negara diatas hukum ? ‘’
“Kenapa Dewan Keamanan PBB tidak memaksa Israel untuk mematuhi UU Internasional dan mengakhiri penjajahan terhadap Palestina? ‘’ tanyanya
Abbas juga mengajak Donald Trump membatalkan keputusannya terakhir terkait Al-Quds dan pengungsi Palestina.
‘’Saya megajak Presiden Trump untuk membatalkan keputusaanya terkait Al-Quds, pengungsi Palestina dan dukungan terhadap permukiman ilegal Israel yang bertentangan dengan hukum internasional agar kita dapat merealisasikan perdamaian demi generasi kita berikutnya, ‘’ serunya.
Sebelumnya, Pemerintah Palestina, Rabu malam juga sempat menggelar pertemuan konsultatif di sela-sela Konferensi Majelis Umum PBB di New York dalam rangka membahas langkah –langkah yang dibutuhkan untuk merealisasikan solusi dua negara serta menjaga aturan dan hukum internasional.
40 perwakilan negara berpartisipasi dalam pertemuan tersebut, diantaranya Negara Dewan Keamanan PBB, delegasi misi perdamaian PBB dan sejumlah delegasi lainnya.
Hubungan AS dan Palestina memburuk akibat langkah politik Donald Trump dan Israel yang merugikan Palestina.
Awal Desember lalu Trump mendeklarasikan bahwa Al-Quds ibukota resmi Israel. Meskipun ditentang Majelis Umum PBB, AS juga bersikeras merelokasi kedubesnya ke kota suci tersebut Mei lalu.
Hal ini ditentang pemerintah Palestina yang sejak dulu telah menyatakan bahwa Yerusalem Timur (mencakup Masjid al-Aqsa) adalah ibukota Negara.
Akibatnya, Pemerintah AS menghentikan aliran dana terhadap UNRWA yang telah menampung 5 juta pengungsi Palestina sejak 1948 silam.
Selain itu AS juga menutup kantor perwakilan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) di Washington serta mengusir Dubes Palestina di AS minggu lalu.
Pemerintah Israel juga menetapkan UU Negara Kebangsaan Yahudi dimana penganut Yahudi adalah satu-satunya yang berhak menetukan masa depan di wilayah yang diduduki Israel.
Minggu lalu Presiden Palestina dalam wawancara dengan radio Israel, menyatakan akan terjadi ledakan masa di Tepi Barat.
Pernyataan Abbas tersebut juga dibenarkan oleh Ketua Staf Tinggi Angkatan Darat Israel, Gadi Eizenkot.
Eizenkot juga menambahkan bahwa tekanan terhadap pemerintah Palestina yang dilakukan Amerika Serikat akan memberikan dampak negatif terhadap Israel.
“Keputusan Amerika Serikat menghentikan dana bantuan terhadap pemerintah Palestina akan memberikan dampak buruk terhadap Israel serta mengacaukan situasi di kawasan,’’ ujarnya.
(T.RS/S:RtArabic)
