Jalur Gaza, SPNA - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan bahwa Israel mempersulit layanan kesehatan untuk pasien Palestina khususnya di Gaza yang terkurung blokade sejak 2007 silam.
Dalam laporan tahunannya untuk tahun 2017, WHO menjelaskan berbagai rintangan yang dihadapi dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap warga Palestina.
Dr. Gerald Rockenschaub menjelaskan bahwa izin pengobatan terhadap pasien Palestina di Tepi Barat dan kota suci Yerusalem turun sebanyak 54%, seperti dilansir Palinfo, Rabu (03/10/2018).
“25 tahun sejak perjanjian Oslo , pemerintah Israel justru memperluas permukiman ilegal serta memblokade Gaza. Hingga saat ini langkah-langkah meghapus blokade tersebut belum membuahkan hasil .
Direktur WHO untuk wilayah Palestina tersebut juga mengecam keras serangan brutal terhadap demonstran Great March of Return.
“Kami mengecam keras pembunuhan terhadap remaja Palestina di bawah umur, jurnalis dan paramedis, ‘’ tegasnya.
Ia juga mengajak masyarakat Internasional untuk membantu rumah sakit Gaza yang terancam berhenti beroperasi karena krisis.
Sementara itu, Badan Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA) untuk Palestina, Jamie McGoldrick menekankan bahwa penolakan izin berobat bagi pasien Palestina khususnya di Gaza dapat membahayakan nyawa mereka.
“2017 lalu, 60% pasien yang mengajukan rujukan berobat ke luar Gaza dipersulit oleh pemerintah Israel, mereka bahkan tidak diizinkan meninggalkan sektor tersebut. Padahal sebagian dari mereka merupakan penderita penyakit berat yang tidak dapat ditangani di Gaza.
“Kita memiliki tangung jawab moral untuk menjamin layanan kesehatan yang sepadan terhadap warga Palestina, ‘’ tukasnya.
Jalur Gaza adalah wilayah yang terisoliasi akibat blokade Israel yang telah berlangsung selama lebih dari 11 tahun. Selain itu, Pemerintah AS juga menghentikan donasinya terhadap Badan Bantuan PBB untuk Pengungsi Palestina, UNRWA yang merupakan tulang punggung sebagian besar rakyat Gaza.
Situasi ini memaksa warga Gaza menggelar aski masal “Great March of Return”, sejak 30 Maret silam menuntut Israel agar menghapus blokade tersebut dan memulangkan pengungsi Palestina.
Puluhan ribu warga Palestina yang tidak bersenjata dilaporkan berkumpul di perbatasan Gaza untuk menerobos pagar pembatas dan menembakkan layangan dan balon pembakar.
Sementara itu pasukan Israel menembaki para demonstran secara membabi buta.
Hingga saat ini 202 warga Gaza merenggang nyawa dan lebih dari 2900 lainnya luka-luka.
Sebelumnya Sekjen PBB Antonio Guterres dan Komisaris Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri, Federica Mogherini menyerukan lembaga internasional untuk melakukan penyelidikan independen terhadap tindakan kriminal pasukan Israel yang membunuh demonstran Palestina.
Guterres juga pernah memperingatkan bahwa Gaza akan menjadi wilayah tak layak huni pada tahun 2020. Ia juga juga mendesak masyarakat internasional berkontribusi menangani krisis di Palestina sesuai resolusi PBB terkait.
(T.RS/S:Palinfo)
