Washington, SPNA - Penasihat keamanan nasional Presiden Trump, John Bolton, menolak menyebut wilayah Palestina sebagai "negara" selama kemunculannya dalam jumpa pers di Gedung Putih pada hari Rabu (03/10/2018). Dengan tegas ia menyatakan bahwa Palestina "bukanlah negara", Bolton menegaskan kembali dukungan Trump untuk solusi dua negara atas perselisihan yang sedang berlangsung antara Israel dan Palestina.
Bolton mengangkat situasi ketika dia membahas langkah yang diambil pemerintahan Trump untuk melindungi dirinya dari keputusan yang mengikat yang dibuat oleh Mahkamah Internasional, yang merupakan badan PBB yang menyelesaikan perselisihan internasional.
Bolton mengatakan "dipolitisasi" melalui pengadilan menyebabkan AS keluar dari perjanjian tahun 1955 tentang persahabatan dengan Iran. Bolton juga mengumumkan bahwa AS akan menarik diri dari apa yang disebutnya "protokol opsional" dalam Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik. Langkah itu diambil setelah keputusan pengadilan menyatakan bahwa sanksi Amerika terhadap Iran adalah pelanggaran perjanjian 1955 dan setelah keluhan yang dibuat oleh Palestina tentang keputusan pemerintah Trump untuk memindahkan kedutaan AS di Israel Desember lalu.
“Presiden telah memutuskan bahwa Amerika Serikat akan menarik diri dari protokol opsional dan penyelesaian sengketa ke Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik. Ini terkait dengan kasus yang dibawa oleh Palestina yang menyebut Amerika Serikat sebagai terdakwa dalam pemindahan kedutaan dari Tel Aviv ke Yerusalem,” kata Bolton.
Presiden Trump menyatakan dukungan untuk solusi dua negara di Majelis Umum PBB pekan lalu. Menantu dan penasehat utama presiden, Jared Kushner, telah mengerjakan rencana perdamaian yang sangat dinantikan di wilayah tersebut dan akan segera diresmikan. Sementara Gedung Putih memiliki hubungan yang kuat dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, perencanaan ini telah berjalan tanpa masukan dari Palestina. Sejak itu, pemerintahan Trump telah memotong bantuan dan menutup misi Palestina di Washington.
Bolton kemudian ditanyai apakah karakterisasi Palestina sebagai "negara" adalah "produktif," mengingat tujuan yang dinyatakan Trump adalah solusi dua negara. “Tentu saja Palestina saat ini bukan sebuah negara. Ia tidak memenuhi tes hukum internasional sebagai negara bagian. Ia juga tidak mengontrol batasan yang ditentukan. Ia tidak memenuhi fungsi normal pemerintahan. Ada banyak alasan mengapa Palestina bukanlah sebuah negara. Ia bisa menjadi negara, seperti kata presiden, tetapi itu membutuhkan negosiasi diplomatik dengan Israel dan lainnya.”
(T.RA/S: Yahoo)
