Tel Aviv, SPNA - Warga Republik Demokratik Kongo (DRC) di Israel memiliki waktu sampai awal Januari untuk meninggalkan negara tersebut, Otoritas Populasi Imigrasi dan Perbatasan (BIPA) mengatakan pekan ini, setelah menentukan bahawa para imigran tersebut tidak lagi membutuhkan perlindungan sementara.
Keputusan oleh Menteri Dalam Negeri Aryeh Deri, yang pertama kali diterbitkan hari Minggu (07/10/2018), dibuat brdasarkan konsultasi dengan Kementerian Luar Negeri, yang menemukan tidak ada "penghalang bagi ekspatriat" warga Kongo, sebuah pernyataan dari PIBA mengatakan.
Warga Kongo akan memiliki waktu hingga 5 Januari untuk meninggalkan Israel, menurut PIBA, dan tidak ada izin tinggal baru yang melewati tanggal itu yang akan dikeluarkan.
"Ini akan menjadi bijaksana guna mengklarifikasi bahwa pada 5 Januari 2019, langkah-langkah penegakan akan diambil terhadap penduduk ilegal yang merupakan warga negara Republik Demokratik Kongo," kata pernyataan itu.
Ada ratusan warga Kongo yang tinggal di Israel, menurut surat kabar, yang melarikan diri dari DRC setelah terjadi kekerasan di negara itu pada awal tahun 2000-an.
Bersama dengan para pencari suaka dari Sudan, Sudan Selatan dan Eritrea, warga DRC adalah satu-satunya yang memenuhi syarat untuk menerima status perlindungan sementara di Israel.
Tidak jelas apa yang memicu perubahan kebijakan itu. Kongo telah didera selama bertahun-tahun dengan konflik sipil yang berkepanjangan dan pihak berwenang saat ini sedang berjuang melawan menyebarnya virus Ebola.
Hotline untuk Migran dan Pengungsi mengutuk keputusan PIBA dan menyerukannya memberikan suaka para migran Kongo.
“Ini adalah kegagalan lain oleh Otoritas Populasi Imigrasi dan Perbatasan, bahwa selama lebih dari satu dekade Israel telah 'menyeret' kakinya dan menahan diri dari memutuskan permintaan suaka dari 208 warga Kongo, dan sekarang mereka menuntut untuk kembali ke negara berbahaya yang situasinya masih tidak stabil, ”kata Hotline tersebut kepada harian Haaretz.
Antagonisme terhadap para migran di Israel telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Terdapat sekitar 35.000 imigran Afrika di negara itu yang menghadapi permusuhan dari anggota parlemen dan penduduk di komunitas dengan populasi migran yang tinggi.
Menurut survei Pew Research Center bulan lalu, 57 persen orang Israel menentang menerima pengungsi yang melarikan diri dari perang dan konflik. Pengadilan Tinggi telah mendorong kembali rencana pemerintah untuk memenjarakan atau mendeportasi para migran.
Orang-orang Afrika, terutama dari Sudan yang dilanda perang dan diktator Eritrea, mulai tiba di Israel pada tahun 2005 melalui perbatasan dengan Mesir, setelah pasukan Mesir dengan keras membatalkan demonstrasi pengungsi di Kairo dan menyebarkan berita tentang keselamatan dan peluang kerja di Israel. Puluhan ribu orang menyeberangi perbatasan gurun, melewati perjalanan yang berbahaya, sebelum Israel menyelesaikan penghalang pada tahun 2012 yang menghentikan arus masuk tersebut.
Di saat para migran mengatakan bahwa mereka adalah pengungsi yang melarikan diri dari konflik atau penganiayaan, Israel justru memandang mereka sebagai pencari kerja yang mengancam karakter Yahudi negara.
(T.RA/S: Times of Israel)
