Ramallah, SPNA - Dewan Revolusi Fatah meminta Dewan Pusat Organisasi Pembebasan Palestina, PLO untuk membubarkan Parlemen dan mengadakan pemilihan umum.
Hal ini disampaikan Dewan Revolusi dalam sidang yang digelar Minggu (14/10/2018) dimana Presiden Palestina Mahmoud Abbas ikut berpartisipasi.
“Apa yang dilakukan Hamas pada tanggal 14 Juni 2007 tidak sesuai dengan nilai-nilai nasionalisme Palestina. Sejak saat itu Hamas menghambat kinerja Parlemen dalam melaksanaka tugasnya.
Berdasarkan laporan Anadolu Agency, Hamas yang saat itu sedang berselisih dengan Fatah mengambil alih otoritas terhadap Gaza 2007 silam. Perselisihan tersebut masih berlanjut hingga saat ini meskipun upaya negosiasi sudah dilakukan berulang kali.
“Dewan Revolusi Fatah dengan suara bulat merekomendasikan membubarkan Parlemen serta mengadakan pemilihan umum dalam waktu setahun.”
Hamas disebutkan memangkan pemilu 2006 dengan meraih 76 dari 132 kursi sementara 43 lainnya diraih Fatah dan 13 untuk sayap partai kiri dan
independen.
Dewan Revolusi Fatah menyatakan siap untuk menerapkan Perjanjian Cairo yang ditandatangani pada bulan Oktober 2017 silam terkait rekonsiliasi nasional Fatah dan Hamas yang kandas akibat silang pendapat antara kedua belah pihak.
Dewan Revolusi Fatah juga menegaskan penolakannya terhadap Yahudisasi kota Yerusalem yang dilakukan Israel dan didukung pemerintah Amerika Serikat.
Dewan Pusat, Komite Eksekutif PLO, meminta agar pengakuan terhadap kedaulatan Israel ditangguhkan setelah pemerintah AS merelokasi kedubesnya 14 Mei lalu.
Selain itu PLLO juga meminta agar kerjasama ekonomi dan keamanan dengan Israel dihentikan.
(T.RS/S:AnadoluAgency)
