Ramallah, SPNA - Pemerintah Amerika Serikat, hingga saat ini masih  terus mengambil langkah-langkah mengancam kedaulatan Palestina dimana langkah tersebut menimbulkan ancaman nyata di kawasan dan hanya menguntungkan Israel.

Langkah tersebut dibagi dapat dibagi menjadi 2 jenis, Pertama: Memaksakan fakta di lapangan keberadaan Israel serta mendukung kepentingan negara zionis tersebut. Hal ini seperti langkah Donald Trump yang menetapkan bahwa Yerusalem ibukota Israel.

Kedua: Hukuman atas sikap Palestina yang menentang langkah AS tersebut serta menolak “Deal of Century”.

Meskipun hingga saat ini, AS masih menunda pengumuman “Deal of Century” namun inisiatif AS tersebut diprediksi akan ‘’menzalimi’’ hak-hak Palestina, khususnya yang berkaitan dengan kota Yerusalem,  pengungsi serta pembangunan permukiman ilegal.

Berikut 11  keputusan AS yang merugikan Palestina sejak Desember silam:

1. Deklarasi AS bahwa Yerusalem ibukota bagi Israel.

Pada tanggal 6 Desember 2017 lalu  Presiden AS Donald Trump secara resmi mendeklarasikan, bahwa Yerusalem ibukota Israel, serta menginstruksi kedutaan besar AS di  Tel Aviv  untuk pindah ke kota suci umat Islam tersebut.

Langkah tersebut mengundang  kecaman dunia internasional khususnya negara-negara muslim.

Majelis Umum PBB dalam sidang darurat menetapkan sebuah resolusi dengan dukungan 128 negara bahwa status Al-Quds harus diselesaikan melalui perundingan langsung antara Palestina dan Israel, sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB terkait bukan Deal of Century AS.

Keputusan Trump tersebut juga menimbulkan demonstrasi besar di Palestina dimana puluhan nyawa warga melayang.

2. Mengurangi dana bantuan untuk UNRWA.

Pada tanggal 16 Januari 2018 silam, Washington mulai mengurangi bantuan tetap untuk Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Palestina di Timur Dekat,  UNRWA.

Pemerintah AS setidaknya membekukan 300 juta Dolar dari jumlah total 365 Juta Dolar dana bantuan untuk UNRWA.

Langkah tersebut membuat UNRWA lumpuh serta menghadapi krisis keuangan terbesar dalam sejarahnya.

UNRWA didirikan berdasarkan Keputusan Majelis Umum PBB pada tahun 1949 untuk memberikan bantuan dan perlindungan bagi 5 juta pengungsi Palestina di 5 wilayah, yaitu Yordania, Suriah, Lebanon, Tepi Barat dan Jalur Gaza.

3. Relokasi Kedubes AS ke Yerusalem

5 bulan setelah mendeklarasi Yerusalem sebagai ibukota Israel, Donald Trump lalu merelokasi kedutaannya dari Tel Aviv ke kota suci tersebut pada 14 Mei 2018.

Keputusan tersebut membuat berang pemerintah Arab, Islam dan dunia internasional serta menambah gelombang protes di Jalur Gaza serta berujung pada pembantaian yang menewaskan 62 orang Palestina dalam satu hari.

4.  Memotong seluruh bantuan untuk UNRWA

Setelah beberapa bulan  memotong bantuan untuk UNRWA, pada tanggal 31 Agustus 2018 pemerintah AS memotong seluruh dana bantuan untuk badan bantuan PBB yang merupakan tulang punggung bagi 5 juta pengungsi Palestina tersebut.

Kementerian Luar Negeri AS mengatakan bahwa keputusan tersebut diambil dengan sangat hati-hati. “Setelah menimbang banyak hal  Amerika Serikat memutuskan untuk menghentikan bantuannya terhadap UNRWA. ‘’

5. Menghentikan seluruh bantuan untuk pemeritah Palestina.

Pada tanggal 2 Agustus lalu, Perdana Menteri Palestina, Rami Hamdallah menyatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat memutuskan dana bantuannya untuk pemerintah Palestina.

Hingga 2012 silam, jumlah bantuan AS untuk Palestina mencapai 250 hingga 300 juta Dolar AS.  Sementara untuk tahun 2017, bantuan tersebut berkurang menjadi 75 Juta Dolar.

6. Menghentikan dana bantuan untuk rumah sakit Palestina di Yerusalem.

Menteri Luar Negeri AS, 7 September 2018 lalu menyatakan bahwa AS memutuskan seluruh bantuan sebesar 25 juta Dolar untuk biaya operasional 6 rumah sakit Palestina di kota suci Yerusalem

Rumah sakit tersebut adalah: Rumah Sakit al-Maqased al-Khairiah al-Islamiyah, Rumah Sakit Bulan Sabit Merah, Rumah Sakit Mata St. John , Yayasan Putri Basma, Rumah Sakit Mar Joussef dan Rumah Sakit Augusta Victoria.

7. Menutup Kantor Pusat Organisasi Pembebasan Palestina di Washington

Pada 10 September 2018, Sekretaris Komite Eksekutif PLO, Saeb Erekat mengumumkan bahwa pemerintah AS secara resmi memberitahu bahwa kantor pusat PLO di Washington resmi ditutup.

Keputusan tersebut diambil sebagai hukuman karena pemerintah Palestina menggugat kejahatan Israel di Pengadilan Internasional.

8. Penutupan rekening PLO di Washington, 10 September 2018

9. Menghentikan pendanaan program pemuda

Pada 15 September lalu  pemerintah AS juga menghentikan pendanaan program pemuda Palestina-Israel senilai 10 juta dolar AS.

“Keputusan bertujuan untuk menekan Palestina karena menolak berunding dengan Israel,” ujar Asisten Menlu AS, Jason Greenblatt di akun Twitter-nya.

10. Deportasi Duta Besar Palestina dari Washington

Pada 16 September 2018, pemerintah AS memutuskan untuk mengusir duta besar Palestina untuk AS, Hossam Zamelat beserta keluarga.

Anggota Komite Eksekutif Organisasi Ahmad Magdalani mengatakan keputusan tersebut mencerminkan kebencian pemerintah AS terhadap Palestina.

“Langkah AS jelas merupakan pelanggaran terhadap norma-norma diplomatik, ‘’ tambahnya .

11 - Menggabungkan konsulat AS dengan kedutaan besar di Yerusalem

Pada 18 Oktober 2018, pemerintah AS memutuskan menggabungkan konsulatnya dengan Palestina dengan kedutaan besarnya.

Menteri Luar Negeri AS mengatakan bahwa hal ini bertujuan untuk meningkatkan pengaruh dan efisiensi Amerika Serikat serta menyatukan misi diplomatik.

(T.RS/S:AnadoluAgency)