Gaza, SPNA - Amnesty International, Jumat (19/10/2018), memperingatkan kebijakan "tanpa toleransi" baru yang diterapkan oleh pasukan Israel terhadap para demonstran Palestina di Jalur Gaza yang diduduki, yang mengakibatkan meningkatkan "ketakutan akan pertumpahan darah”.
Dalam sebuah pernyataan, organisasi hak asasi manusia tersebut mendesak pemerintah Israel “untuk mengendalikan angkatan bersenjatanya, yang secara rutin menggunakan kekuatan yang tidak perlu atau berlebihan selama demonstrasi mingguan ' The Great March of Return' Gaza”.
Saleh Higazi, wakil direktur Amnesty untuk Timur Tengah dan Afrika Utara, mengatakan, mengingat catatan mengerikan pasukan Israel dalam 'menggunakan kekuatan mematikan terhadap demonstran Palestina di Gaza, para wartawan, petugas medis dan lain-lain," maka pengumuman mengenai kebijakan "tanpa toleransi" sangat mengkhawatirkan.
Higazi menambahkan, "Ada kekhawatiran serius bahwa kebijakan ini akan lebih jauh menyetujui penggunaan kekuatan mematikan terhadap pengunjuk rasa tak bersenjata selama demonstrasi, dan bahwa pasukan Israel akan diberikan otorisasi resmi untuk melakukan pembunuhan skala besar dan secara ilegal meningkatkan pertumpahan darah."
Israel telah berulang kali menggunakan kekuatan mematikan yang tidak perlu dan berlebihan terhadap pengunjuk rasa tidak bersenjata, yang melanggar hukum internasional tanpa malu.
Pernyataan Amnesty ini datang sebagai tanggapan atas kebijakan baru yang dilaporkan yang disepakati oleh kabinet Israel, yang menginstruksikan pasukan Israel untuk menembaki warga Palestina di dekat pagar pembatas Gaza.
Menteri Perumahan Israel dan mantan kepala Komando Selatan Angkatan Darat Israel, Yoav Gallant, seperti dikutip di media Israel menyatakan bahwa "aturan permainan akan berubah".
"Tiga konflik bersenjata antara Israel dan Hamas memiliki konsekuensi bencana bagi penduduk Gaza, yang terus menderita selama 11 tahun hidup di bawah blokade brutal," kata Higazi.
“Sekarang saatnya masyarakat internasional menunjukkan kebijakan 'tanpa toleransi' terhadap penghinaan Israel yang mencolok terhadap kehidupan Palestina dan mengabaikan kewajibannya di bawah hukum internasional.”
(T.RA/S: MEMO)
