Washington, SPNA - Senin Kemarin (05/11/2018), Amerika resmi berlakukan hukuman terbarunya terhadap Iran. Amerika membekukan sumber pendapatan terbesar negara tersebut yang terletak pada sektor minyak bumi.
Embargo ekonomi tersebut dilakukan karena Amerika tidak setuju dengan pengembangan nuklir Iran. Presiden Amerika, Donald Trump, bermaksud menekan pemasukan minyak Iran hingga ke titik nol, seperti yang diumumkam Menteri Luar Negeri Amerika, Mike Pompeo.
Untuk merealisasikan hukuman tersebut, Amerika mengancam setiap negara dan perusahaan yang melakukan hubungan komersial dengan Iran, akan dilarang beroperasi dan menjalankan hubungan dagangnya dengan Amerika.
Dalam konferensi pers pada hari Jumat lalu, Pompeo mengatakan, “Larangan ekspor minyak Iran dan investasi di negara tersebut akan berlaku sejak hari Senin mendatang.”
Memang terdapat beberapa negara yang akan mendapatkan pengecualian. Pompeo mengisyaratkan bahwa negara tersebut tentu bukanlah anggota Uni Eropa yang menolak mengucilkan Iran dari pasar minyak dunia.
Larangan berhubungan dengan dunia luar tersebut akan berlaku sampai Iran mau menuruti syarat yang diberikan Amerika pasca penarikan diri secara sepihak dari kesepakatan nuklir Iran pada bulan Mei lalu.
Hukuman tahap pertama telah berlangsung pada 6 Agutus lalu, tiga bulan setelah keluarnya Amerika dari kesepakatan. Hukuman tersebut membuat nilai mata tukar Iran anjlok hingga 70%.
Sementar itu, Uni Eropa sepakat untuk mempertahankan hubungan komersial dengan Iran demi menyelamatkan Kesepakatan Nuklir Iran yang ditandatangani pada tahun 2015. Menurut mereka Iran masih komitmen dalam menjalankan kewajibannya.
Penasihat Presiden Amerika bidang keamanan nasional John R. Bolton, awal Oktober lalu, membeberkan bahwa negaranya akan memperluas jaringan pemberantasan ‘terorisme’. Mereka menempatkan Iran, Hizbullah, Hamas dan Gerakan Jihad Islami Palestina dalam daftar target utama.
Dalam kacamata Amerika, Iran merupakan Pemodal terorisme internasional terbesar sejak tahun 1979. R. Bolton mengklaim bahwa Hizbullah, Hamas dan gerakan Jihad Islami Palestina dibiayai oleh negara tersebut.
(T.HN/S: Palinfo)
