Tel Aviv SPNA - Menteri Pendidikan Israel, Naftali Bennett dan Menteri Keadilan, Ayelet diprediksi akan mengundurkan diri dari jabatannya hari ini, Senin, (19/11/2018), seperti dilansir Maannews dari Partai Jews Home Party.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Israel, Avigdor Lieberman juga telah mengajukan pengunduran diri pasca operasi militer ke Jalur Gaza yang gagal baru-baru ini.
Agresi militer Israel ke Jalur Gaza menyebabkan percecokan dalam tubuh pemerintahan Israel dimana Menhan Israel tersebut Rabu lalu menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Menteri Keamanan karena tidak menyetujui langkah PM Israel, Benyamin Netanyahu yang memilih gencatan senjata.
Gencatan senjata juga menuai protes demonstran Israel yang tinggal di permukiman ilegal sekitar Gaza.
Jalur Gaza adalah wilayah yang terisoliasi akibat blokade yang telah berlangsung selama lebih dari 11 tahun.
Di masa itu, Gaza hancur lebur akibat 3 perang besar tahun 2009, 2012 serta 2014 yang melumpuhkan seluruh sektor kehidupan di Gaza.
Situasi ini diperparah setelah Pemerintah AS bulan lalu menghentikan donasinya terhadap Badan Bantuan PBB untuk Pengungsi Palestina UNRWA yang merupakan tulang punggung sebagian besar rakyat Gaza.
Akibatnya, warga Gaza menggelar aski masal “Great March of Return”, menuntut Israel untuk menghapus blokade yang membuat warga Gaza sengsara serta memulangkan pengungsi Palestina ke tanah air.
Serangan dan tindak kekerasan pasukan pertahanan Israel (IDF) terhadap warga Gaza sejak 30 Maret silam hingga saat ini diperkirakan menelan lebih dari 200 lebih korban jiwa.
Pemerintah Mesir selama beberapa bulan terakhir berupaya membujuk Israel dan Gaza untuk melakukan negosiasi damai. Kedua pihak telah setuju untuk berunding namun militer Israel justru melakukan operasi pembunuhan terhadap petinggi Hamas, Senin lalu.
Melihat langkah militer Israel yang menusuk dari belakang ini, Hamas tidak tinggal diam dan menyerang pemukiman zionis dengan rudal yang kemudian berujung dengan perang selama 40 jam.
Sejumlah surat kabar Palestina melaporkan bahwa serangan terhadap Jalur Gaza adalah yang terbesar sejak berakhirnya perang 2014 silam.
Serangan tersebut membuat situasi di Gaza mencekam. Hal ini karena Israel menggunakan senjata berat, bahan peledak berkekuatan tinggi yang menggoncangkan sejumlah wilayah di sektor tersebut.
Serangan militer Israel dibalas gerakan perlawanan Gaza dengan menembakkan 460 rudal ke wilayah yang diduduki Israel.
Berdasarkan laporan koresponden Suara Palestina di Jalur Gaza, gencatan senjata yang ditawarkan otoritas Mesir sempat ditolak oleh pihak Israel. Pemerintah zionis tersebut bersikeras akan melakukan serangan besar ke Gaza.
Situasi justru berbalik saat pejuang Gaza membombardir wilayah Israel dengan 460 misil.
Misil tersebut tidak hanya jatuh di dekat perbatasan, tapi juga merambah ke wilayah Negev, Beer Sheba hingga wilayah Selatan dekat Luat Mati dimana jarak tempuh misil Gaza mencapai 96 KM. Jarak ini lebih jauh dari dibanding jarak antara Gaza dan Al-Quds yang hanya mencapai 75 KM.
Kekuatan tempur rudal Gaza yang luar biasa inilah yang menjadi alasan kuat bagi Israel menerima gencatan senjata, jika tidak kota-kota Israel akan terancam rudal.
Sebelumnya, pejuang Gaza sudah memperingatkan bahwa satu juta rakyat Israel akan hidup di bawah ancaman roket jika Israel berani menyerang Gaza.
Berdasarkan keterangan Menkes Palestina, 14 warga Palestina dilaporkan gugur sementara 31 lainnya luka-luka. Sementara dari pihak Israel, 3 orang dilaporkan tewas, salah satunya adalah perwira militer.
Menteri Kesehatan Palestina Jawad Awad menyatakan pihaknya mengutus tim medis yang membawa obat-obatan dari gudang Menkes Palestina di Nablus menuju Gaza.
Hal ini dilakukan atas instruksi Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan Perdana Menteri Rami Hamdallah.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Palestina, Riyad al-Maliki menuntut anggota Liga Arab untuk menggelar pertemuan darurat dalam rangka membahas agresi militer Israel terhadap Gaza yang melumpuhkan total sektor tersebut.
Maliki juga meminta delegasi Palestina di PBB menuntut Dewan Keamanan menggelar pertemuan darurat membahas agresi militer di Gaza.
Delegasi Palestina di Belanda dituntut untuk melaporkan kejahatan yang dilakukan Israel dalam operasi militer tersebut kepada Mahkamah Internasional, khususnya karena lembaga tersebut masih mempelajari pelanggaran hukum yang dilakukan Israel terhadap Palestina sebelumnya.
Delegasi Palestina di Majelis HAM Internasional diminta untuk mengambil langkah yang dibutuhkan untuk mengecam tindakan Israel yang menargetkan warga sipil di Gaza.
(T.RS/S:Maannews)
