Yerusalem, SPNA - Pemerintah Israel dilaporkan menghancurkan 132 bangunan warga Palestina di Yerusalem Timur sejak awal tahun 2018. Di saat yang sama Israel juga meresmikan pembangunan 5500 hunian Yahudi ilegal di kota suci tersebut.
Berdasarkan laporan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), kegiatan penggusuran dan pembangunan hunian ilegal di atas lahan warga Palestina meningkat drastis tahun ini, seperti dilansir Pusat Informasi Palestina, Palinfo, Senin (26/11/2018).
November lalu pemerintah Israel dilaporkan telah menghancurkan 30 bangunan, rumah dan pertokoan dan merampas 6 properti warga di Yerusalem timur dan Silwan.”
Hingga saat ini sebanyak 35000 warga Yahudi tinggal di lingkungan Palestina di kota Yerusalem lama.
Selain itu, Lembaga Permukiman Israel juga berupaya menggusur desa kamp Al-Ahmar demi membangun ribuan unit perumahan ilegal serta memisahkan Yerusalem Timur dan Barat.
Mahkamah Agung Israel menetapkan keputusan penggusuran 700 keluarga Palestina yang tinggal di wilayah Silwan, Yerusalem bagian timur.
Warga Silwan diperintahkan untuk pindah karena alasan bahwa rumah mereka adalah milik Asosiasi Permukiman Israel, Ateret Kahnim, seperti dilansir Maannews, Sabtu (24/11/2018).
Sementara itu warga Palestina mengajukan permohonan agar pengadilan membatalkan keputusan tersebut namun tidak membuah hasil.
Beberapa waktu terakhir, kasus pengalihan properti milik warga Palestina kepada warga Yahudi semakin meningkat di Yerusalem wilayah Timur.
Hingga saat ini warga Palestina berupaya memperjuangkan hak mereka agar tidak direbut oleh pemukim Israel melalui pengadilan.
Tindak aniaya
Berdasarkan laporan PLO, 5 warga Palestina di Al-Quds gugur dan 120 lainnya luka-luka akibat tindak kekerasan pasukan Israel sejak awal tahun.
“Hingga saat ini pemerintah Israel menyita puluhan jasad syuhada Palestina,’’ ujar PLO.
Selain itu 1100 warga juga dijebloskan ke penjara, diantaranya adalah anggota lembaga eksekutif PLO, dan Menteri Urusan Yerusalem, Adnan Husaini.
Pemerintah Israel juga menangkap gubernur Yerusalem (Palestina) Adnan Ghaist serta melarangnya bepergian ke luar negeri.
Awal Desember lalu Trump mendeklarasikan bahwa Al-Quds ibukota resmi Israel. Meskipun ditentang Majelis Umum PBB, AS juga bersikeras merelokasi kedubesnya ke kota suci tersebut Mei lalu.
Langkah AS tersebut memberikan lampu hijau bagi pemerintah Israel untuk merampas hak-hak warga Palestina di Yerusalem.
(T.RS/S:Palinfo)
