Washington, SPNA - Dua departemen kepolisian dari wilayah New England dan Amerika Serikat membatalkan kunjungan tahunan dan latihan bersama mereka dengan kepolisian Israel. Keputusan ini diambil di tengah meningkatnya tekanan dari berbagai organisasi yang berafiliasi dengan gerakan Boycott, Divestment and Sanctions (BDS).
Kepolisian Negara Bagian Vermont dan Departemene Kepolisian Northampton, keduanya membatalkan rencana perjalanan mereka ke Israel untuk program latihan, hanya beberapa hari sebelum kegiatan tersebut dimulai.
Sejumlah kelompok menentang program tersebut, termasuk beberapa yang berafiliasi dengan gerakan BDS, meningkatkan tekanan terhadap kepolisian setempat agar membatalkan perjalanan itu sebaba meningkatnya kekhawatiran akan perlakuan penegak hukum para pencari suaka di negara AS.
Sejumlah organisasi, di antaranya; Persekutuan Pengacara Nasional Vermont, Suara Yahudi untuk Perdamaian (JVP), Vermonters for Justice in Palestine, mengumumkan dalam sebuah siaran pers, Kamis (29/11/2018), bahwa Direktur Polisi Negara Bagian Vermont Kolonel Birmingham membatalkan perjalanannya sebagai tanggapan terhadap petisi yang dibuat penentangnya.
"Setelah pertemuan dengan penduduk Pioneer Valley, walikota Northampton Narkewicz juga membatalkan perjalanan Komisaris Polisi Kasper ," kata siaran pers tersebut.
Program, yang bernama Ketahanan dan Kontra-Terorisme, pertama kali dibuat pada tahun 2002 dan memerlukan seminar selama seminggu di Israel, di mana penegak hukum lokal AS berlatih dengan militer Israel, polisi, dan dinas rahasia.
Program ini didanai dan diorganisir oleh Liga Anti-Pencemaran Nama Baik (ADL). Pembatalan itu menandai pertama kalinya departemen kepolisian memutuskan untuk membatalkan perjalanan mereka dalam program yang telah berjalan hampir 20 tahun itu.
Sebelumnya, peserta untuk program ini termasuk mantan Wakil Direktur Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE), bersama dengan pejabat tinggi penegak hukum, menurut JVP. ADL menyatakan kepada Haaretz bahwa program itu tidak memberikan pelatihan taktis kepada perwira AS, tetapi akan melatih mereka untuk "meningkatkan efektivitas mereka dalam mencegah dan menanggapi ekstremisme dan ancaman teroris dan kekerasan."
Organisasi-organisasi tersebut menyatakan keputusan itu sebagai kemenangan terhadap program yang didanai ADL, dan kemudian mengirim surat ke Departemen Kepolisian Boston karena mengabulkan tuntutan mereka.
"Taktik yang diajarkan tidak manusiawi dan digunakan dalam pembunuhan dan penindasan lanjutan terhadap komunitas yang berbeda warna kulit di seluruh negara dan dunia. Penegak hukum dan pejabat terpilih harus memahami bahwa kami sebagai komunitas sedang mengawasi dan akan meminta pertanggungjawaban mereka atas tindakan mereka," Mark Hughes, direktur kelompok Justice for All, mengatakan di situs web JVP.
(T.RA/S: Anadolu Agency)
