Kairo, SPNA - Menteri Pendidikan Mesir, Khalid Abdul Ghaffar, memerintahkan pihak universitas dan lembaga pendidikan tinggi Mesir yang bernaung di bawah Kementerian untuk memungut bantuan wajib sebesar 10 Pound (10 ribu rupiah) dari para mahasiswa untuk keluarga korban terorisme. Keputusan tersebut dianggap kurang bijak dan mengundang kritikan dari kalangan masyarakat.
Atas keputusan tersebut, universitas dan sekolah tinggi akan menaikkan biaya kuliah per tahun sebanyak sepuluh Pound.
Bantuan tersebut nantinya akan segera dialihkan ke komite penggalangan dana bantuan. Peraturan resmi ini akan mulai diterapkan pada tahun ajaran baru 2019-2020.
Pada Maret 2018 lalu, Dewan Perwakilan Rakyat Mesir, memfinalkan Undang-Undang baru terkait pembentukan komite pengadaan bantuan untuk warga yang menjadi korban aksi terorisme.
Juru bicara Kementerian Pendidikan Mesir, Aminah Khairi, mengatakan kebijakan tersebut untuk membangkitkan semangat dan kesadaran kaum muda dalam memerangi terorisme. Kutip situs Masrawy.
Namun demikian, kebijakan ini tidak selamat dari kritikan masyarakat. Warga menyebutkan bahwa kebijakan tersebut hanya menguntungkan para militer.
Seorang netizen seperti yang dicantumkan Ma7shy.com, di status Twitternya menuliskan “ Kementerian Pendididikan: Mahasiswa wajib membayar 10 pound sebagai bantuan untuk keluarga militer. Aneh, kenapa negara tidak mewajibkan bantuan untuk warganya yang terpaksa makan dari tong sampah.”
Situs Elsharq melaporkan, pada bulan Juni lalu, Presiden Mesir, Abdel Fattah As-Sisi juga menandatangani kenaikan biaya pelayanan 27 lembaga pemerintahan. Serta menaikkan tarif bea cukai untuk ratusan bahan makanan, susu dan biaya listrik mencapai 40%.
(T.HN/S: Elsharq)
