Tepi Barat, SPNA - Duta Besar tetap Palestina untuk PBB, Riyadh Mansur, mengatakan bahwa Dewan Keamanan PBB akan menggelar rapat tertutup pada hari Rabu (06/02/2019), terkait keberadaan Lembaga Observasi Internasional di Hebron, Tepi Barat.
Beberapa waktu lalu Israel telah memutuskan untuk tidak melanjutkan kerja sama dengan lembaga tersebut. Hal ini disebabkan oleh tuduhan keberpihakan dan permusuhan terhadap militer Israel.
Menteri Dalam Negeri Israel, Gilad Erdan, salah seorang yang mendesak Pemerintah Israel untuk mengakhiri kerja sama ini berpendapat, delegasi Internasional tersebut terbentuk dari kepolisian negara-negara yang memusuhi dan memboikot Israel, seperti Turki, Swedia dan Norwegia.
“Delegasi Internasional telah menganggu aktivitas militer dan kepolisian Israel, menciptakan ketegangan dengan warga, bekerja sama dengan organisasi ekstrem Palestina serta berusaha menghilangkan legitimasi Israel.” Kata Ardan pertengahan Januari lalu.
Dalam sebuah wawancara dengan salah satu radio Palestina, Voice of Palestine, Minggu (03/02/2019), Mansur mengatakan bahwa dirinya berharap pertemuan dengan Kuwait dan Indonesia serta beberapa negara lainnya, dapat menghasilkan keputusan yang mendesak Israel untuk menyetujui perpanjangan masa operasi Lembaga Observasi di Hebron.
Badan Pengawas Internasional yang bermarkas di Hebron tersebut pertama kali didirikan pada tahun 1994 pasca insiden pembantaian di masjid Ibrahimiah. Insiden penembakan yang dilakukan pendeta Yahudi, Baruch Goldstein, menewaskan sekitar 30 jemaah shalat subuh.
Badan tersebut terbentuk dari delegasi enam negara, Turki, Demanrk, Italia, Norwegia, Swedia, dan Swiss. Bertugas mencatat setiap kejahatan yang dilakukan oleh masing-masing pihak dari Israel dan Palestina. Kontrak kerja yang diperbaharui setiap enam bulan sekali telah berakhir akhir bulan lalu.
Media Israel menuduh badan ini memihak dan mendukung Palestina. Pada tahun 2007 salah seorang delegasi Swiss mengalami luka-luka akibat terkena lemparan batu warga Yahudi Ilegal.
(T.HN/S: Ramallah)
