Kairo, SPNA - residen Mesir, Abdu Fattah Al-Sisi menegaskan bahwa Kairo konsisten mendukung kemerdekaan Palestina yang beribukotakan Al-Quds.
Hal ini disampaikan dalam konferensi bersama antara Presiden Mesir dan Presiden Palestina, Mahmoud Abbas di Kairo, Minggu (21/04/2019).
Juru bicara pemerintah Mesir, Bassam Radhi mengatakan bahwa Presiden Al-Sisi menyambut Abbas di Kairo bersama Menteri Luar Negeri Mesir, Sameh Shukri, dan Direktur Badan Intelejn Mesir, Abbas Kamil.
Pertemuan tersebut juga dihadiri Sekretaris PLO, Saeb Erakat, dan Menteri Luar Negeri Palestina, Riyad Maliki serta Dubes Palestina untuk Kairo, Diyab al-Louh.
Berdasarkan keterangan RT arabic, Kedua pemimpin Negara membahas perkembangan situasi di Palestina jelang deklarasi Deal of Century.
Mesir menegaskan dukungannya terhadap kemerdekaan Palestina serta negosiasi damai menyeluruh yang menjamin kemerdekaan Palestina beribukotakan Yerusalem.
Sementara itu, Presiden Abbas menyampaikan apresiasi atas peran Mesir dalam menyelesaikan konflik serta melestarikan hak-hak bangsa dan persatuan Palestina.
Terkait peran Mesir dalam gencatan senjata di Gaza, Presiden Al-Sisi menjelaskan: “Prioritas Mesir adalah menjaga perdamaian dan stabilitas serta mendukung perekonomian Palestina. Mesir akan menyelesaikan upaya-upaya negosiasi menyatukan seluruh faksi.”
“Kami bersama Negara donator dan pihak-pihak terkait terus berupaya menyelesaikan krisis keuangan UNRWA yang merupakan tulang punggung sebagian besar rakyat pasca penghentian dana bantuan AS.”
Pertemuan Abbas dan Sisi dilakukan jelang sidang darurat Liga Arab di Kairo. Liga Arab dalam sidang tersebut juga menegaskan menolak Deal of Century.
Sebelumnya, Pemerintah Amerika Serikat dilaporkan akan mempublikasikan Deal of Century atau “Kesepakatan Abad Ini’’ setelah bulan Ramadan mendatang.
Hal ini disampaikan Penasehat Presiden, Jared Kushner, seperti dikutip dari seorang pejabat AS, Rabu (17/04/2019).
Sumber yang menolak disebutkan namanya tersebut mengatakan kepada Reuters bahwa Deal of Cetury akan dipublikasikan jika Israel sudah membentuk pemerintahan baru yang dipimpin Netanyahu, setelah bulan Ramadan awal Juni mendatang.
Deal of Century adalah solusi perdamaian yang dirumuskan Presiden AS Donald Trump untuk mengakhiri konflik di Palestina. Solusi tersebut menempatkan warga Palestina di luar wilayah tanah air mereka serta menghilangkah ‘’hak kembali’’ bagi warga Palestina yang sudah deportasi ke tanah air
Washington Post sebelumnya, melaporkan bahwa Deal of Century sama sekali tidak mendukung solusi dua Negara dan tidak mendukung kemerdekaan Palestina bersama dengan Israel.
Disaat yang sama, 37 Mantan Presiden dan Menteri Luar Negeri Eropa melalui sebuah petisi menyerukan Uni Eropa untuk mendukung solusi dua negara dalam mengakhiri konflik Israel-Palestina.
Petisi tersebut ditandatangani oleh Mantan Perdana Menteri Perancis Jean-Marc Ayrault, Mantan Menteri Luar Negeri Inggris David Miliband dan Jack Straw, Mantan Menteri Luar Negeri Jerman Ziegmar Gabriel serta Mantan kepala Komisaris Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Javier Solana dan pejabat Eropa lainnya.
Dalam petisi Petisi itu, 37 mantan pemimpin Eropa tersebut menuntut agar Uni Eropa menolak Deal of Century jika tidak menghormati hukum internasional.
Mantan Wakil Presiden Mesir, Muhammad El-Baradei mengatakan bahwa Kesepakatan Abad ini yang dirumuskan AS bertujuan untuk menghapus sisa-sisa hak bangsa Palestina.
“Deal of Century yang ditunggu-tunggu tak lebih untuk meningkatkan perekonomian Israel. Palestina hanya akan memperoleh hak pemerintahan istimewa bukan negara merdeka. Deal of Century hanya menguntungkan Israel bukan Palestina, ” tulisnya di Twitter sepert dilansir Rt Arabic, Senin (15/04/2019).
Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Internasional tersebut juga menyerukan agara Negara Arab bersatu melawan kebijakan Trump yang bertujuan menghapus hak-hak bangsa Palestina.
“Yang diketahui dari Deal of Centruy saat ini, hanya mendukung pertumbuhan ekonomi Israel, membentuk pemerintah istimewa untuk Palestina, bukan negara merdeka. Sekali lagi saya menyerukan Negara Arab untuk bersatu melawan Deal of Century yang bertujuan menghapus sisa-sisa hak bangsa Palestina.”
6 Desember 2017 lalu, Donald Trump mendeklarasikan bahwa kota suci Al-Quds adalah ibukota Israel. Trump kemudian merelokasi kedubes AS yang sebelumnya beroperasi di Tel Aviv menuju kota suci umat Islam, Al-Quds.
Langkah ini menimbulkan kecaman dari masyarakat internasional khususnya Negara Islam. Majelis Umum PBB sendiri dalam sidang darurat dengan dukungan 128 negara menolak langkah AS tersebut.
Kebijakan Trump yang melanggar hukum dan mengancam solusi dua Negara itu juga memaksa Palestina untuk menolak Deal of Century serta menolak posisi Amerika Serikat sebagai mediator perundingan damai Palestina – Israel yang berujung kepada pemutusan bantuan kepada Palestina dan UNRWA yang merupakan tulang punggung sebagian besar rakyat Palestina.
Meskipun demikian Palestina menyatakan sika tegas bahwa kota Al-Quds tidak untuk dijual.
(T.RS/S:RtArabic)
