Nazareth, SPNA - Media Israel, Yedioth Ahronoth, Senin (22/04), melaporkan bahwa koalisi partai sayap kanan ekstremis Israel memberikan beberapa poin sebagai persyaratan untuk bergabung dalam pemerintahan baru Israel yang dipimpin Benjamin Nentanyahu.
Mereka meminta pemerintah untuk tidak mengakui kedaulatan Palestina dan tidak membongkar hunian ilegal Yahudi yang telah dibangun di wilayah Palestina.
Koalisi sayap kanan tersebut juga menginginkan perubahan undang-undang Israel kembali ke bentuk asli sebelum tahun 2005. Perubahan yang menjadikan anggota Knesset (Parlemen Israel) kebal hukum.
Selain itu mereka meminta diberikan dua kursi menteri di pemerintahan Israel yang baru. Kementerian Kehakiman dan Kementerian Pendidikan.
Media melaporkan, Partai Likud menyambut baik permintaan kaum sayap kanan ekstremis tersebut. Hal tersebut dapat menjadikan pemimpin partai mereka, Benjamin Netanyahu tidak dapat tersentuh hukum.
Delegasi partai Likud, sehari sebelumnya (Minggu, 21/04), telah melakukan pertemuan dengan ketua partai sayap kanan Israel, Partai Yisrael Beiteinu, Avigdor Lieberman.
Pada periode pemerintahan sebelumnya, Avigdor memilih keluar dari pemerintahan dan meninggalkan jabatan Menteri Pertahanan Israel pasca perselisihan pendapat dengan Netanyahu. Ia menyarankan agresi militer besar-besaran ke Gaza untuk melumpuhkan Hamas.
Pembangunan hunia baru Israel di Tepi Barat bertentangan dengan keputusan Dewan Keaman PBB dan bertolak belakang dengan konsensus internasional.
(T.HN/S: Qudspress)
