Yerusalem, SPNA - Pakar PBB di bidang hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi mengkritik Israel karena mencabut izin kerja Omar Shakir, Direktur Human Rights Watch Israel dan Palestina.
Sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh kantor Komisi Hak Asasi Manusia PBB pada hari Kamis (25/04/2019) menyebut keputusan Israel itu sebagai keputusan yang "mengancam advokasi, penelitian dan kebebasan berekspresi bagi semua dan mencerminkan perlawanan yang meresahkan terhadap debat terbuka."
Pernyataan itu, yang ditandatangani oleh Michael Lynk (pelapor PBB tentang situasi hak asasi manusia di wilayah Palestina yang diduduki), Michael Forst (pelapor tentang situasi pembela hak asasi manusia) dan David Kaye (pelapor pada promosi dan perlindungan hak atas kebebasan berpendapat dan ekspresi), lebih lanjut menyatakan bahwa "alasan untuk mencabut izin kerja Shakir tampaknya terkait langsung dengan advokasi hak asasi manusianya, dan tidak ada hubungannya dengan pernyataan perilaku ilegal."
Pekan lalu, Pengadilan Distrik Yerusalem menolak petisi oleh Shakir yang berusaha untuk menghentikan deportasi terhadap dirinya. Izinnya ditarik karena klaim bahwa aktivis tersebut mendukung boikot Israel.
Shakir, yang merupakan warga negara AS, izin tinggalnya dicabut oleh Menteri Dalam Negeri Arye Dery pada Mei lalu karena apa yang dianggap oleh menteri sebagai "aktivitasnya melawan Israel" dan berbagi konten tentang BDS.”
Pengadilan distrik tetap mendeportasi Shakir untuk memungkinkannya mengajukan banding ke Mahkamah Agung.
(T.RA/S: PNN)
