Dushanbe, SPNA - KTT Asia di Dushanbe, Tajikistan menegaskan dukungan terhadap solusi dua negara dalam menyelesaikan konflik Palestina – Israel serta menolak setiap kebijakan yang mengubah status kota suci Al-Quds.
Dilansir Russian Times, 27 negara berpartisipasi dalam KTT yang diusung dengan tema “Cooperation and Confidence Building in Asia’’, Sabtu (15/06/2019).
Seluruh negara Asia yang berpartisipasi dalam KTT tersebut kecuali Israel menyetujui keputusan final mendukung solusi dua negara demi menciptakan keamanan dan stabilitas di Timur Tengah.
Mereka juga mendukung kemerdekaan bangsa Palestina yang berdikari dan memiliki otoritas penuh di batas wilayah 1967 dimana Al-Quds timur adalah ibukotanya serta menolak setiap kebijakan menguntungkan sebelah pihak seperti Deal of Century yang diusung oleh Donald Trump.
Di lain pihak, pemerintah Israel disebutkan menolak keputusan final KTT Asia di Dushanbe terkait Al-Quds. Israel juga menolak perjanjian nuklir Iran dan perjanjian senjata pemusnah massal di Timur Tengah.
KTT Dushanbe digelar jelang Konferensi Ekonomi “Peace for prosperity” di Bahrain 25 dan 26 Juni mendatang yang merupakan awal dari Deal of Century buatan Amerika Serikat.
Awal Juni 2019, Organisasi Kerjasama Islam (OKI) menegaskan dukungannya terhadap kemerdekaan Palestina serta menolak deklarasi AS bahwa Al-Quds ibukota bagi Israel.
Deal of Century atau kesepakatan Abad ini adalah solusi perdamaian yang dirumuskan Presiden AS Donald Trump untuk mengakhiri konflik Israel - Palestina.
Dilansir Washington Post, Deal of Century diprediksi akan merugikan Palestina. Dan hanya menguntungkan Israel, tidak mendukung solusi dua Negara bahkan tidak menjamin kemerdekaan Palestina.
Pada tanggal 6 Desember 2017, Presiden AS Donald Trump secara resmi mendeklarasikan bahwa Yerusalem atau Al-Quds ibukota bagi Israel dan merelokasi Kedubesnya ke kota tersebut.
Langkah kontroverisal AS tersebut ditentang keras oleh PBB. Majelis Umum PBB dalam sidang darurat awal 2017, menetapkan resolusi dengan dukungan 128 negara bahwa status Al-Quds harus diselesaikan melalui perundingan langsung antara Palestina dan Israel, sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB.
Sementara itu, Euro-Mediterranean Human Rights Monitor (Euro-Med) melaporkan bahwa Israel melakukan lebih dari 130 pelanggaran hukum terhadap rakyat Palestina di Al-Quds dalam bulan April.
Pemerintah Israel tercatat telah menghancurkan 29 bangunan warga. Selain itu belasan bangunan lainnya juga terancam dibumiratakan, salah satunya adalah sekolah.
Menurut laporan Euro-Med, Israel menerapkan kebijakan rasis dan pelanggaran kemanusiaan untuk memaksa rakyat Palestina angkat kaki dari kota suci Al-Quds.
(T.RS/S:RtArabic)
