Konferensi di Bahrain: Rentetan kebijakan politik Donald Trump untuk Deal of Century

Presiden AS Donald Trump telah mengambil serangkaian kebijakan politik yang membuka jalan terhadap Deal of Century dan Konferensi Ekonomi di Manama, Bahrain untuk menarik investasi dan membangun perekonomian Palestina.  Namun pemerintah Palestina telah menegaskan menolak langkah tersebut.

BY adminEdited Wed,26 Jun 2019,02:11 PM

Manama, SPNA - Konferensi Ekonomi Bahrain yang masih kontroversi dislenggarakan pada hari Selasa (25/06/2019). Sebagian negara Arab menolak berpartisipasi karena konferensi tersebut adalah langkah awal dari Deal of Century yang hanya menguntungkan Israel. Di lain pihak, negara seperti Mesir, Yordania dan Maroko justru ikut serta karena Konferensi Bahrain karena membawa dampak positif dalam bidang ekonomi. 

Sejak beberapa tahun terakhir Deal of Century sudah menjadi polemik di Timur Tengah. Pemerintah Palestina menilai inisiatif AS tersebut dapat menghapus kedaulatan di tanah air secara perlahan.

Presiden AS Donald Trump telah mengambil serangkaian kebijakan politik yang membuka jalan terhadap Deal of Century dan Konferensi Ekonomi di Manama, Bahrain untuk menarik investasi dan membangun perekonomian Palestina.  Namun pemerintah Palestina telah menegaskan menolak langkah tersebut.

Palestina menilai Konferensi Bahrain yang menjadi titik awal inisiatif perdamaian AS di timur tengah hanya menguntungkan Israel. AS hanya fokus terhadap aspek ekonomi daripada membangun negara Palestina yang merdeka.

Di lansir oleh AFP, Berikut ini beberapa langkah politik Donald Trump jelang Deal of Century yang diawali dengan Konferensi Bahrain.

Februari 2017

Trump menolak memaparkan visi yang jelas terkait solusi menyelesaikan konflik Israel-Palestina.

Dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih pada 15 Februari, Trump berkata: “Saya mendukung solusi dua negara atau bahkan satu negara. Saya mendukung solusi yang disukai kedua belah pihak (Israel dan Palestina)”.

Sejak saat itu pemerintah AS  menolak memberikan komentar terhadap “Solusi dua negara” yang sejak lama telah menjadi acuan internasional dalam penyelesaian konflik Palestina – Israel dan didasarkan pada pendirian negara Palestina merdeka di Tepi Barat, Yerusalem Timur dan Jalur Gaza, berdampingan dengan Israel.

6 Desember 2017

Donald Trump mendeklarasikan Yerusalem atau Al-Quds ibukota bagi Israel. Hal ini mengubah peta politik AS di Palestina yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Keputusan Trump membuat Palestina naik darah. Trump juga ditentang negara-negara Arab dan sekutu AS di Barat.

Trump bahkan menyatakan akan merelokasi Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem, kota suci umat beragama yang statusnya masih menjadi polemik di Timur Tengah.

Menanggapi kebijakan tersebut, Palestina memutuskan kontak dengan Gedung Putih. Abbas menilai Amerika Serikat tak lagi dapat menjadi mediator yang jujur.

Januari 2018

Trump mulai melakukan pemotongan dana terhadap Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA). Gedung Putih membekukan dana bantuan 65 juta Dolar terhadap lembaga yang melayani 5 juta pengungsi Palestina di Yordania, Lebanon, Suriah, Jalur Gaza, Tepi Barat yang diduduki, dan Yerusalem Timur.

Tujuh bulan kemudian, Washington memotong seluruh aliran dana terhadap UNRWA yang bernilai  300 juta Dolar  per-tahun. Tidak hanya itu, AS juga menyetop bantuan ratusan juta dolar untuk Palestina yang disalurkan melalui lembaga kemanusiaan.

Amerika Serikat yang merupakan pendonor terbesar UNRWA, menyarankan agar lembaga PBB tersebut dihapus dan menuntut negara-negara Arab menggantikan posisi UNRWA dalam melayani pengungsi Palestina.

14 Mei 2018

AS resmikan kedubesnya di Al-Quds

Pengunjuk rasa Palestina melakukan demonstrasi  di perbatasan antara Israel dan Gaza menolak relokasi Kedubes AS. Mereka melemparkan batu dan balon api, sejumlah warga ditembak mati oleh aparat Israel.

10 September 2018

Pemerintah AS mengumumkan penutupan sekretariat PLO di Washington karena mengadukan pelanggaran hukum Israel di Pengadilan Kriminal Internasional.

4 Maret 2019

Konsulat AS di Yerusalem yang menjadi jalur diplomatik Washington dengan Palestina, bergabung dengan kedutaan besar AS yang baru di Yerusalem.

25 Maret 2019

Trump mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel dalam perang Timur Tengah tahun 1967 dan kemudian dianeksasi ke wilayah Israel dimana langkah tersebut ditentang dunia internasional.

9 Mei 2019

Gedung Putih mengumumkan Konferensi “Perdamaian menuju Kesejahteraan” di Bahrain pada 25 dan 26 Juni untuk mendorong investasi di wilayah Palestina sebagai tahap awal dari Deal of Century. Palestina tegas menolak berpartisipasi.

Jared Kushner mengatakan bahwa poin-poin  politik dari rencana perdamaian tersebut akan diumumkan usai pemilu di Israel kedua September mendatang.

8 Juni 2019

Duta Besar AS untuk Israel David Friedman mengeluarkan pernyataan kontroversial bahwa pemerintahan AS mendukung pencaplokan sejumlah willayah Tepi Barat oleh Israel.

otoritas Palestina mengecam pernyataan Friedman dan menganggapnya pelanggaran terhadap hukum internasional.

Beberapa hari sebelum pemilu pertama digelar April lalu,  Netanyahu berjanji akan merebut sebagian wilayah Tepi barat jika memenangkan kursi Perdana Menteri.

22 Juni 2019

Jelang Konferensi EKonomi Bahrain, Kushner menyingkap rincian aspek ekonomi dari Deal of Century yang  mencakup investasi internasional sebesar 50 miliar  Dolar  untuk menghidupkan kembali ekonomi Palestina.

(T.RS/S:AFP)

leave a reply
Posting terakhir