News York, SPNA - Menantu dan penasihat Presiden AS Jared Kushner mengisyaratkan bahwa Prakarsa Perdamaian Arab, yang disahkan oleh KTT Beirut pada tahun 2002, tidak akan menjadi dasar bagi solusi masa depan untuk krisis Palestina. Pernyataan ini diungkapkan hanya beberapa jam sebelum peluncuran Konferensi Bahrain.
Prakarsa Perdamaian tersebut menyangkut pembentukan Negara Palestina yang diakui secara internasional di perbatasan 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya, solusi adil untuk masalah pengungsi Palestina dan penarikan Israel dari Dataran Tinggi Golan dan wilayah-wilayah pendudukan di Libanon selatan dengan imbalan pengakuan Arab atas Israel dan normalisasi hubungan dengan Israel.
Kushner menyatakan selama wawancara dengan Al Jazeera sebelum berangkat ke Bahrain, “Semua pihak yang saya ajak bicara menyebutkan Prakarsa Perdamaian Arab, yang merupakan upaya besar untuk menyelesaikan krisis. Namun, jika suatu solusi bisa dicapai, itu akan dicapai sejak lama. Karena itu, kita semua harus mengakui bahwa jika penyelesaian tercapai, itu tidak akan didasarkan pada Prakarsa Perdamaian Arab, tetapi akan berada di suatu tempat antara inisiatif ini dan posisi Israel."
Kushner mengindikasikan bahwa konferensi di Manama yang diserukan Amerika Serikat sebagai upaya untuk meningkatkan peluang Deal of the Century, telah berhasil.
Dalam hal ini, Kushner mencatat bahwa Konferensi Bahrain telah mencapai kesuksesan, karena akan dihadiri oleh beberapa negara Arab dan negara-negara lain di seluruh dunia, meskipun ada pihak lain yang tidak akan berpartisipasi.
Adapun kritik diarahkan pada keputusan Trump untuk mengakui Yerusalem yang diduduki sebagai ibukota Israel, Kushner menegaskan bahwa "Amerika Serikat dan Kongres telah memiliki hak untuk memberlakukan undang-undang ini selama bertahun-tahun."
Konferensi Bahrain, dipimpin oleh Kushner, berfokus pada aspek ekonomi dari Deal of the Century.
(T.RA/S: MEMO)
