Pejabat PBB mendesak ASEAN untuk bertindak atas pelanggaran HAM yang dilakukan Myanmar

Pelapor khusus PBB untuk Myanmar mengatakan bahwa pelanggaran hak asasi manusia oleh Myanmar telah menciptakan 'masalah yang semakin serius.'

BY 4adminEdited Fri,19 Jul 2019,12:55 PM

Anadolu Agency - New York

New York, SPNA - Pelapor khusus PBB untuk Myanmar mengatakan ASEAN memiliki peran besar untuk dimainkan di negara mayoritas Buddha itu.

Dalam siaran pers yang dikeluarkan pada hari Kamis (17/07/2019), Yanghee Lee mengamati bahwa pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar "menciptakan masalah yang semakin serius untuk Asia Selatan dan Tenggara."

Myanmar adalah anggota ASEAN, kelompok regional beranggotakan 10 negara.

Dia mengatakan bahwa sekitar 1,5 juta pengungsi dari Myanmar berada di Bangladesh, India, Indonesia, Malaysia dan Thailand. Perdagangan dan penyelundupan orang-orang dari Myanmar dan perdagangan obat bius di dalam dan di luar kawasan adalah "contoh keprihatinan yang semakin mendalam."

"Myanmar terus menolak setiap akses ke negara itu," kata Lee.Lee. Dia  menambahkan bahwa dirinya merasa sedih dengan laporan bahwa perempuan dan anak perempuan, beberapa berusia sekitar sembilan tahun, "diperdagangkan dari Myanmar utara ke negara-negara tetangga untuk menjadi pekerjaan seks."

"Konflik selama bertahun-tahun di negara bagian Shan dan Kachin utara telah membuat keluarga putus asa secara finansial, membuat perempuan dan anak perempuan rentan terhadap perdagangan manusia," kata pakar PBB itu.

mengatakan bahwa tetangga Myanmar perlu mengakui "masalah serius" yang telah dibuat oleh negara itu.

“Berlanjutnya pelanggaran berat hak asasi manusia di Myanmar membahayakan kehidupan orang-orang di sekitar negara itu dan tanpa henti berdampak pada tetangga Myanmar sedemikian rupa sehingga dapat mengancam perdamaian dan keamanan Asia Selatan dan Tenggara,” tambahnya.

Dia meminta negara-negara di kawasan itu mengambil "tindakan yang lebih kuat" untuk mengatasi "masalah keamanan yang disebabkan oleh tindakan Myanmar."

Pelapor khusus PBB tersebut mengatakan bahwa keputusan pemerintah Myanmar mengenai penutupan internet seluler selama sebulan di sembilan kota di Rakhine utara dan Chin selatan adalah "tidak pernah terjadi sebelumnya dan tidak dapat diterima."

(T.RA/S: Anadolu Agency)

leave a reply
Posting terakhir