Setelah Pemerintah Palestina putuskan kerjasama dengan Israel, Hamas ajak seluruh faksi Palestina bersatu

Gerakan Perlawanan Islam, Hamas menyerukan  pembentukan pemerintahan persatuan nasional segera, dan menghentikan koordinasi keamanan dengan otoritas pendudukan Israel.

BY adminEdited Tue,30 Jul 2019,01:52 PM

Jalur Gaza, SPNA - Gerakan Perlawanan Islam, Hamas menyerukan  pembentukan pemerintahan persatuan nasional segera, dan menghentikan koordinasi keamanan dengan otoritas pendudukan Israel.

Hal ini disampaikan setelah Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengumumkan pembatalan perjanjian kerjasama dengan Israel.

Dilansir BBC, Abbas mengatakan akan membentuk komite untuk mempelajari dan mengembangkan mekanisme mengimplementasikan keputusan-keputusan Dewan PLO Pusat.

Langkah ini dilakukan Pemerintah Palestina dalam pertemuan darurat pejabat pemerintah di Ramallah, Kamis (25/07/2019) untuk membahas penggusuran atas warga Palestina di Wadi El-Homs yang dinilai melanggar perjanjian antara kedua pihak.

Pemerintah Israel sampat saat ini belum menanggapi pengumuman Abbas tersebut namun surat kabar lokal mengutip pernyataan Menteri Ekonomi dan Industri Israel,  Eli Cohen yang mengatakan bahwa Palestina akan membayar akibatnya.

Sebelumnya, Presiden Mahmoud Abbas beberapa kali telah mengancam akan menarik diri dari perjanjian di masa lalu. Perjanjian-perjanjian  tersebut mencakup kerja sama di berbagai bidang seperti keamanan. Hal ini karena hubungan antara pemerintah Abbas dan Israel telah memburuk dalam beberapa tahun terakhir.

Senin lalu, Pasukan pendudukan Israel menghancurkan sekitar 16 gedung rumah warga Palestina di distrik  Wadi Al-Homs,  desa Sur Baher.

Israel beralasan, penggusuran  warga Palestina di Wadi El-Homs karena bangunan tersebut berdekatan dengan tembok pemisah Israel.

Bangunan tersebut terletak di lokasi  yang diklasifikasikan sebagai wilayah  “A” yang tunduk dibawah Otoritas Palestina dan telah memperoleh izin pembangunan dari Kementerian Pemerintahan Daerah. Meskipun demikian,  Pendudukan Israel bersikeras membongkar gedung tersebut hanya karena lokasinya yang berdekatan dengan pagar pemisah.

Sementara itu Perdana Menteri Palestina, Mohammad Shtayyeh mengatakan bahwa penghancuran rumah warga di Wadi El-Homs adalah pelanggaran terhadap hukum dan kemanusiaan. Shtayyeh juga meminta lembaga internasional agar turun tangan menghentikan tindakan Israel.

Presiden Mahmoud Abbas dan Menteri Luar Negeri Palestina juga dilaporkan akan membawa kasus tersebut ke Mahkamah Internasional.

Menurut Pemerintah Palestina, penggusuran di Wadi El-Homs dan Khan Al-Ahmar merupakan bagian dari rencana Israel untuk memisahkan Al-Quds dari wilayah Tepi Barat serta mengurangi populasi warga Palestina yang sebelumnya 40% menjadi hanya 20%.

Penggusuran  sekitar 16 gedung Palestina di Wadi Al-Homs, kota Yerusalem yang diduduki hanyalah satu dari sekian banyak pelanggaran hukum yang diwarisi zionis dari Mandat Inggris untuk mengusir warga Palestina dari tanah air mereka.

Berdasarkan laporan statistik, Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) otoritas Israel tercatat telah menghancurkan 24.000 rumah  warga Palestina di wilayah-wilayah yang diduduki sejak 1967 atau di Tepi Barat, Jalur Gaza serta Yerusalem Timur.

Sementara itu, organisasi HAM Israel,  B'Tselem melansir bahwa dari tahun 2006 hingga 30 Juni 2019 Israel telah menghancurkan 1440 rumah warga Palestina di Tepi Barat serta  menggusur 6333 warga, dimana 3.000 dari mereka anak-anak.  Di Yerusalem, Israel tercatat menghancurkan 862 rumah dan gedung Palestina. 3000 rakyat sipil menjadi tunawisma.

(T.RS/S:BBC)

leave a reply