Isu korupsi menerpa UNRWA,  Swiss dan Belanda menagguhkan dana bantuan

Penangguhan bantuan akan berlangsung sampai ada jawaban yang memuaskan terkait tuduhan yang ditujukan kepada para pejabat tinggi UNRWA.

BY adminEdited Thu,01 Aug 2019,11:29 AM

Bern, SPNA - Swiss dan Belanda membekukan dana untuk Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) setelah sebuah kebocoran laporan internal yang menuduh pejabat tinggi lembaga tersebut tersandung kasus korupsi dan pelecehan seksual.

Swiss, Selasa (30/07/2019), mengumumkan bahwa mereka akan menunda pendanaannya untuk UNRWA, yang ditulis Kementerian Luar Negeri Swiss dalam email untuk Agence France Presse (AFP). Disebutkan bahwa meskipun mereka telah membuat kontribusi tahunan sebesar 22,3 juta franc Swiss ($ 22,5 juta) ke lembaga pengungsi itu, setiap sumbangan tambahan akan ditangguhkan.

Sementara itu Belanda - yang menyumbang sekitar $ 15 juta per tahun untuk UNRWA - juga mengumumkan bahwa mereka akan menangguhkan kontribusi keuangannya untuk lembaga itu. Menteri Bantuan Internasional Belanda, Sigrid Kaag, mengatakan kepada penyiar Belanda NOS bahwa penangguhan itu akan tetap berlaku "sampai kami mendapatkan jawaban yang memuaskan" tentang tuduhan yang dirinci dalam file.

Laporan yang memberatkan itu, bocor ke pers internasional pada hari Senin (29/07/2019), yang menuduh bahwa para pejabat senior “telah terlibat dalam pelanggaran seksual, nepotisme, pembalasan dendam, diskriminasi dan penyalahgunaan wewenang lainnya ... untuk keuntungan pribadi, menekan perbedaan pendapat yang sah, dan mencapai tujuan pribadi mereka, membahayakan kredibilitas dan kepentingan lembaga.”

Laporan tersebut menyebutkan bahwa Komisaris Jenderal UNRWA Pierre Krahenbuhl, serta "lingkaran dalam" -nya yang terdiri dari Wakil Sandra Mitchell, Kepala Staf Hakam Shahwan dan penasihat senior Maria Mohammedi.

Krahenbuhl diduga terlibat dalam hubungan dengan Mohammedi, yang menurut laporan dia menciptakan posisi penasihat senior di UNRWA, melacak dengan cepat penunjukannya dan memungkinkannya bepergian dengan dia secara ekstensif untuk urusan bisnis.

Penyelidikan ke dalam temuan laporan kini telah diluncurkan oleh Kantor Layanan Pengawasan Internal (OIOS) PBB.

(T.RA/S: MEMO)

leave a reply
Posting terakhir