Khartoum, SPNA – Sudan, Sabtu (17/08/2019), membuka sejarah baru melalui penandatanganan Dokumen Transisi, yang menandai awal baru dalam sejarah modern negara itu.
Perjanjian tersebut ditandatangani oleh wakil ketua Dewan Militer Sudan, Mohamed Hamdan Dagalo, bersama dengan Ahmed Rabie dari Pasukan Kebebasan dan Perubahan.
Sejak Omar Al-Basyir lengser dari kursi Presiden, militer tidak kunjung menyerahkan kepemimpinan negara untuk demonstran. Hal tersebut memicu protes dari warga yang memimpikan pemerintahan sipil.
Delegasi Arab dan internasional tingkat tinggi ikut hadir dalam upacara itu. Deklarasi Konstitusi ini membuka jalan bagi pembentukan pemerintahan Sudan yang baru nantinya dan awal dari periode transisi.
Agenda penandatanganan kesepakatan tersebut diberi nama Farah As-Sudan yang berarti Kebahagiaan Sudan.
Dengannya kedua pihak sepakat untuk memasuki masa transisi selama 39 bulan.
Penandatanganan terakhir Dokumen Transisi ini dilakukan setelah berminggu-minggu negosiasi yang berlangsung antara dewan militer transisi, yang telah memerintah Sudan sejak penggulingan mantan Presiden Omar Al-Bashir, dan Kekuatan Kebebasan dan Perubahan, yang memimpin massa di jalanan.
Deklarasi Konstitusi yang telah lama ditunggu oleh warga Sudan ini diprakarsai pada tanggal 4 Agustus lalu.
Peristiwa bersejarah ini terjadi pada bulan ke delapan sejak warga Sudan pertama kali turun ke jalanan menggulingkan kepemimpinan Omar Al-Bashir.
Demonstran melihat perjanjian ini sebagai kemenangan bagi revolusi Sudan. Sedangkan militer lebih melihatnya sebagai strategi untuk menghindari perang saudara.
Sesuai dengan rencana awal, 18 Agustus, Sudan akan menetukan siapa saja yang berada dalam Dewan Transisi, yang tentunya akan diisi oleh utusan dari kedua belah pihak.
Sehari setelahnya, Dewan Transisi terpilih akan mengambil sumpah setia di depan Ketua Mahkamah. Dewan Transisi juga akan mengadakan pertemuan pertama mereka, di hari yang sama.
Selasa (20/08/2019) mendatang, Sudan akan melangsungkan pemilihan Perdana Menteri yang akan menjabat selama masa transisi berlangsung. Sumpah Perdana Menteri tersebut nantinya akan dilakukan di depan para Dewan Transisi dan Ketua Mahkamah.
(T.HN/S: Skynewsarabia)