Kelompok sayap kanan Israel memblokir sekolah baru di desa Badui Palestina

Kelompok pro-pemukim menekan pihak berwenang untuk menghentikan pembangunan sekolah yang menyebabkan ratusan siswa Palestina tidak bisa bersekolah pada tahun ajaran baru yang dimulai pada 1 September mendatang.

BY adminEdited Tue,27 Aug 2019,02:03 PM

Negev

Negev, SPNA - Pemerintah Israel mengambil langkah-langkah guna menghentikan pembangunan sebuah sekolah di sebuah desa Badui Palestina  yang tidak diakui, setelah adanya tekanan dari kelompok sayap kanan Israel, Haaretz melaporkan.

Menurut laporan itu, Departemen Keuangan yang menjalankan hukum perencanaan dan pembangunan telah mengeluarkan perintah "berhenti beroperasi" untuk sekolah menengah di al-Zarnug di Negev.

Dalam beberapa hari terakhir, Haaretz melaporkan, kelompok pro-pemukim Regavim "telah menekan pihak berwenang untuk menghentikan pembangunan sekolah."

“Jelas, membangun sekolah untuk penduduk lokal (Israel) adalah tindakan yang membuat permukiman ilegal lebih permanen,” kata Regavim.

Sementara itu, dewan regional setempat sudah mulai membangun sekolah (Palestina), dengan pekerjaan yang harus diselesaikan sebelum dimulainya tahun ajaran baru.

Amir Abu Qweider, juru bicara komite lokal, mengatakan kepada Haaretz, "Kami menyambut keputusan untuk membangun sekolah menengah di komunitas kami (Badui), keputusan yang dibuat sesuai dengan hukum."

Di sisi lain, "Petisi yang diajukan oleh Regavim adalah upaya untuk melecehkan ratusan siswa, melukai upaya kami untuk memberikan pendidikan yang layak kepada anak-anak kami," lanjutnya.

Desa al-Zarnug dihuni oleh beberapa ribu jiwa, yang akhirnya direncanakan untuk dipindah paksa ke Rahat oleh Israel.

Regavim berpendapat bahwa "bangunan publik tidak boleh dibangun di atas tanah yang dijadwalkan untuk dievakuasi," hal yang didukung oleh direktur jenderal Otoritas untuk Pengembangan dan Pemukiman Badui, Yair Maayan.

Hanan Afota, direktur dewan regional setempat, mengatakan "keputusan untuk membangun sekolah (Palestina) dibuat dengan persetujuan dari semua otoritas terkait, yang setuju bahwa sekolah itu harus siap pada awal tahun ajaran."

"Ketika perintah (penghentian) dikeluarkan, pekerjaan dihentikan, dan pada titik ini ratusan siswa tidak memiliki tempat untuk bersekolah pada 1 September mendatang," tambahnya.

(T.RA/S: MEMO)

leave a reply