Al-Quds, SPNA – Sampai saat ini langkah kontroversial Amerika Serikat menghapus nama Palestina masih mengundang kecaman baik di Palestina maupun negara Arab.
Meskipun ada yang mengatakan bahwa langkah AS tersebut tidak berdampak apapun terhadap Palestina, namun menurut sebagian pihak, AS berencana mempengaruhi negara lain untuk menarik pengakuan atas kedaulatan Palestina.
Senin lalu, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menghapus nama Palestina atau Otoritas Palestina dari website resminya.
Sebelumnya Kemenlu AS menukar nama negara Palestina dengan wilayah Palestina.
AS lalu mengubahnya menjadi wilayah Otoritas Palestina kemudian menghapusnya sama sekali.
Sikap Palestina
Kementerian Luar Negeri Palestina menegaskan bahwa sikap Israel yang tidak mengakui Palestina tidak menghapus eksistensinya dan tidak akan mempengaruhi pengakuan 140 negara serta posisi Palestina sebagai negara pengawas PBB.
“Hal ini tidak menghapus Palestina sama sekali namun justru menyingkap wajah AS sebagai pendukung Israel yang membabi buta.”
Dibalik rencana Trump
Profesor Ilmu Politik di Universitas Al-Quds sekaligus petinggi gerakan Fatah, Ayman Raqb mengatakan bahwa Amerika Serikat -yang hari ini dipimpin Donald Trump- sejak lama telah memusuhi rakyat Palestina.
Hal ini seperti ditunjukkan dengan keputusannya yang menetapkan bahwa Al-Quds ibukota bagi Israel. Ini lebih berbahaya daripada menghapus nama Palestina dari situs mereka.
“Washington sampai sekarang berupaya menggagalkan upaya-upaya yang telah dilakukan Palestina baik dalam Perjanjian Oslo atau perjanjian lainnya. Tidak menutup kemungkinan ini merupakan rencana AS untuk mempengaruhi negara lain agar menarik pengakuan mereka terhadap Palestina.”
“Trump dengan bangga mengatakan dia adalah Malaikat Israel. Kita tidak berharap apapun darinya karena kita hanya akan mendapatkan tekanan dan pengingkaran atas hak bangsa Palestina. Karena itu tidak mungkin Palestina berharap hal-hal positif dari Amerika Serikat.”
Raqb juga mengatakan bahwa Palestina akan mengambil langkah politik di PBB. “Kami berharap pemerintah Palestina mendapat dukungan dari Majelis Umum PBB, untuk menetapkan bahwa kebijakan AS menghapus Palestina tersebut melanggar undang-undang dan hukum internasional,’’ tutupnya.
Pada tanggal 6 Desember 2017 Donald Trump meresmikan Al-Quds sebagai ibukota Israel lalu merelokasi kedutaan pada pertengahan Mei 2018. AS dan Israel juga mengajak negara-negara lain agar menempuh langkah yang sama.
Langkah AS tersebut mendapat kecaman dunia internasional dan PBB.
Sejak saat itu, Pemerintah Palestina juga menolak menjadikan AS mediator perundingan damai dengan Israel serta menolak Deal of Century. Akibatnya Washington memutuskan bantuan ekonomi terhadap Palestina.
Meskipun demikian sebagian besar negara memutuskan mempertahankan kedutaan mereka di luar Yerusalem, sampai solusi status suci tersebut diselesaikan melalui negosiasi antara pihak Israel dan Palestina.
(T.RS/S:Sputnik)
