Riyadh, SPNA - Janji Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mencaplok sebagian besar Tepi Barat telah mendapat kecaman dari berbagai pihak lokal maupun internasional.
Dari kancah internasional, Arab Saudi mengkritik keputusan Netanyahu lantaran niat tersebut bisa mengakibatkan "meningkatnya bahaya terhadap rakyat Palestina." Negara ini menyerukan pertemuan darurat Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Ia menekankan bahwa tindakan sepihak seperti itu akan menghancurkan kesepakatan perdamaian di masa depan di wilayah yang bergejolak tersebut.
Liga Arab "menganggap pengumuman Netanyahu itu sebagai perkembangan berbahaya dan agresi baru Israel dengan menyatakan niat untuk melanggar hukum internasional," kata menteri luar negeri Arab setelah pertemuan di Kairo.
Sementara dari dalam negeri Israel sendiri, kritikan keras dilontarkan oleh Anggota Fraksi Palestina di Knesset Israel yang menyeru agar Netanyahu "didakwa atas tuduhan kejahatan perang."
Dalam rapat umum pemilihan umum, Selasa (10/09/2019), Netanyahu mengumumkan niatnya untuk mencaplok Lembah Yordania yang diduduki setelah pemilihan yang dijadwalkan pekan depan.
"Hari ini, saya mengumumkan niat saya, setelah pembentukan pemerintahan baru, untuk menerapkan kedaulatan Israel di Lembah Yordania dan Laut Mati utara."
Dalam sebuah tweet, warga Palestina dan Anggota Fraksi Palestina di Knesset Israel, Yousef Jabareen, menanggapi, "Netanyahu, yang berjanji akan mencaplok lembah Yordania, harus didakwa atas kejahatan perang, apartheid dan pelanggaran berbahaya."
Langkah seperti itu, kepala perunding Palestina Saeb Erekat mengatakan, akan "mengubur setiap peluang perdamaian".
Menurut kelompok hak asasi manusia Israel B'Tsalem, sekitar 65.000 warga Palestina dan 11.000 pemukim ilegal Israel tinggal di Lembah Yordania yang diduduki dan wilayah Laut Mati utara.
(T.RA/S: MEMO)
