Tel Aviv, SPNA - Pemerintah Israel tengah mempersiapkan langkah-langkah untuk mendeportasi pembela hak asasi manusia Palestina Omar Barghouti.
Menurut sebuah laporan di Times of Israel, Menteri Dalam Negeri Israel Aryeh Deri, Minggu (06/10/2019), mengumumkan bahwa ia telah mengarahkan Otoritas Kependudukan dan Imigrasi untuk menyiapkan pendapat hukum yang akan digunakan dalam deportasi salah satu pendiri gerakan Boikot, Divestasi dan Sanksi (BDS) tersebut.
Barghouti menetap di Israel setelah menikah dengan warga negara Palestina di sana.
"Saya berniat akan bertindak cepat untuk menghilangkan status residensi Omar Barghouti di Israel," kata Deri. "Ia adalah orang yang melakukan segalanya untuk merusak negara dan karenanya tidak boleh menikmati hak untuk menjadi penduduk Israel," imbuhnya.
Menurut laporan itu, langkah tersebut didasarkan pada amandemen 2018 terhadap undang-undang Israel, "yang membuat pelanggaran kepercayaan menjadi kejahatan yang cukup signifikan untuk memungkinkan menteri dalam negeri melepaskan seseorang dari status kependudukannya," dan "memboikot Israel dapat menjadi pelanggaran yang dimaksud."
Kementerian Dalam Negeri mencatat bahwa wakil Jaksa Agung Dina Zilber telah mengindikasikan bahwa menteri memiliki "wewenang untuk mencabut status kependudukan pendiri BDS."
Barghouti telah dilarang bepergian dalam beberapa tahun terakhir oleh otoritas Israel. Ia juga telah mengalami berbagai bentuk pelecehan politik dan hukum lainnya.
Gerakan BDS diluncurkan pada 2005, yang mendesak masyarakat sipil internasional dan pemerintah untuk meminta pertanggungjawaban Israel atas pelanggaran sistematis terhadap hak-hak Palestina dan hukum internasional.
Ketua Daftar Gabungan MK Ayman Odeh mengecam pernyataan Deri tersebut dengan mengatakan, “Saya hanya punya satu hal untuk dikatakan kepada Menteri Deri, 'Kami tidak datang ke Negara Israel. Negara Israel mendatangi kami. Siapa kamu yang (berani) mencabut status pendudukan penduduk asli ini atau warga negara lainnya?”
(T.RA/S: MEMO)
