Tepi Barat, SPNA - Otoritas pendudukan Israel menempatkan tahanan Palestina dalam tahanan administratif pada hari terakhir hukuman formal mereka, kelompok hak asasi manusia B'Tselem melaporkan.
B’Tselem menjelaskan bahwa otoritas pendudukan Israel menggunakan dua prosedur untuk memenjarakan warga Palestina dari Tepi Barat, yaitu prosedur “tindak kriminal dan pelanggaran administrasi.”
Pada kasus pertama, seorang warga Palestina akan didakwa di pengadilan militer berdasarkan bukti yang "biasanya sedikit" - bahkan sering kali hanya berupa "pengakuan" yang diambil secara paksa atau melalui penyiksaan.
Sementara itu, pada "penahanan administratif", komandan senior militer Israel untuk Tepi Barat akan menandatangani perintah penangkapan "berdasarkan bukti yang disimpan tidak diperlihatkan, demikian pula dengan alasan penangkapan." Tanpa bukti yang pernah diungkapkan, tahanan tidak memiliki "kesempatan untuk membantahnya."
Pada akhir Agustus 2019, B'Tselem melaporkan, "Israel menahan 413 warga Palestina di Tepi Barat dalam penahanan administratif."
"Perbedaan utama" antara dua bentuk penahanan tersebut "adalah tanggal pembebasan", kelompok hak asasi manusia itu menjelaskan.
Pada penahanan “tindak kriminal, terdakwa diberikan hukuman terbatas untuk menjalani hukuman, setelah itu mereka dapat bebas.” Sementara, penahanan administratif “dapat diperpanjang tanpa batas waktu - bahkan pada hari pembebasan yang dijadwalkan. Hal ini kerap membawa para tahanan dalam kondisi tidak menentu.”
Lebih jauh, dalam kasus yang diteliti dan didokumentasikan dalam oleh B'tselem, militer Israel "menghapus satu perbedaan ini dengan memaksakan penahanan administratif pada tahanan (karena tindak kriminal) yang baru saja selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan militer."
“Para tahanan diberitahu tentang pemindahan mereka ke penahanan administratif sesaat sebelum pembebasan mereka, ketika mereka sudah bersiap untuk kembali bertemu dengan keluarga mereka,” kata B’Tselem.
"Hasilnya, ketidakpastian dan tekanan yang tak tertahankan bagi para tahanan dan keluarga mereka." Hal ini menimbulkan kekhawatiran pada tahanan yang lain sekiranya mereka mengalami hal yang sama.
B’Tselem menambahkan bahwa "pengadilan militer bekerja sama dengan 'keputusan ini." Mereka membenarkan "peran pengadilan militer sebagai salah satu mekanisme pendudukan yang paling merusak, yang merupakan perpanjangan tangan dari kendali Israel atas Palestina."
(T.RA/S: MEMO)
