Netanyahu Umumkan Kegagalannya Membentuk Koalisi Pemerintahan Israel yang Baru

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang mendapat tugas membentuk pemerintahan baru Israel mengumumkan kegagalannya. Tugas itu selanjutnya akan dilimpahkan kepada Benny Gantz, pemegang suara terbanyak dalam pemilu September lalu.]

BY Edited Tue,22 Oct 2019,02:03 PM

Tel Aviv, SPNA – Perdana Menteri Israel sekaligus pemimpin partai Likud, Benjamin Netanyahu, Senin (21/10/2019), menyerahkan kembali tugas untuk membentuk koalisi pemerintahan, kepada Presiden Israel, Reuven Rivlin.

Reuvlin mengaku dirinya telah menerima kembali tugas yang sempat diberikan kepada Netanyahu tersebut.

Untuk selanjutnya, seperti dilansir situs Yedioth Ahronoth tugas itu akan dilimpahkan kepada Benny Gantz. Saingan Netanyahu yang sama-sama mendapatkan dukungan terbanyak dalam pemilu yang berlangsung pada pertengahan September lalu.

Gantz akan diberikan waktu selama 28 hari demi menyelesaikan tugas penting pemerintah Israel itu.

Media Israel lainnya, 0404, meyakini tugas tersebut akan segera dilimpahkan kepada Gantz. Namun hal yang sama juga akan terjadi padanya. Gantz diprediksi tidak akan sanggup meyakinkan fraksi Israel lainnya untuk membentuk pemerintahan bersatu.

Jika Ganzt gagal, maka Israel akan segera melakukan pemilu ulang untuk yang ketiga kalinya. Pada periode pertama, Netanyahu yang mendapatkan suara tertinggi tidak berhasil meyakinkan lawan politiknya untuk bekerja sama di bawah kepemimpinannya.

Sementara pada putera kedua, yaitu September lalu, tidak satupun kandidat berhasil keluar dengan suara signifikan.

Suara terbanyak didapatkan Benny Gants, pemimpin Partai Biru Putih, dengan perolehan 33 kursi Parlemen. Menempel di bawahnya Benjamin Netanyahu dengan 32 kursi Parlemen.

(T.HN/S: Palsawa)

leave a reply
Posting terakhir

Pemerintahan Koalisi  Baru Israel Resmi Dilantik

Pasca kegagalan tiga kali pemilu, warga Israel akhirnya berhasil menemukan sosok pemimpin yang baru. Benjamin Netanyahu dan Benny Gantz akan bergantian menukangi kursi perdana menteri selama tiga tahun ke depan.