Tepi Barat, SPNA - Sekitar 20.000 tenaga kerja Palestina diharuskan membayar $ 140 juta kepada para pialang dan pengusaha agar bisa memperoleh izin untuk bekerja di Israel, surat kabar Israel Haaretz mewartakan, Selasa (22/10/2019).
Para pekerja itu adalah 33 persen dari semua buruh Palestina di Israel, surat kabar itu menambahkan.
Menurut laporan tersebut, pekerja membayar lebih dari $ 400 per bulan guna memperoleh izin. Namun, aktivis lapangan di kelompok HAM Israel Kav La'ved dan Machsom Watch mengatakan mereka "mendengar jumlah yang lebih tinggi yang dibebankan untuk setiap izin."
Pada bulan Desember 2016, pemerintah Israel memutuskan untuk menerapkan reformasi yang secara bertahap akan menghilangkan hubungan antara pekerja Palestina dan majikan tertentu guna memudahkan para pekerja mendapatkan izin kerja tanpa perantara.
Namun, Haaretz mengatakan, "Implementasinya lebih lambat dari yang dijanjikan."
Menurut situs web Koordinator Kegiatan Pemerintah di Wilayah, Haaretz mengatakan, "sebelum liburan musim gugur Yahudi tahun ini, 81.000 warga Palestina bekerja di Israel."
"Sekitar 27.000 dari mereka membeli izin kerja, dan keuntungan yang diperoleh dari jaringan perdagangan izin dalam sembilan bulan pertama tahun ini mencapai 122 juta shekel ($ 34,5 juta)."
Setiap pekerja, kata Haaretz, membayar antara $ 425 dan $ 700 per bulan. Jumlah ini diperkirakan sekitar "sepertiga dan setengah dari potensi penghasilan mereka di Israel." Dalam beberapa kasus, biaya izin kerja dan kurangnya pekerjaan membuat pekerja Palestina membawa pulang uang ke rumah "beberapa ratus shekel setiap bulan", yang jumlahnya di bawah $ 200.
Pekerja Palestina yang membeli izin juga tidak menikmati manfaat sosial, termasuk perawatan medis asuransi. Ini membuat mereka rentan terhadap kehilangan pendapatan jika mereka mengalami cedera di tempat kerja.
(T.RA/S: MEMO)
