Akibat Blokade Israel, Sektor Swasta Gaza Beroperasi pada Kapasitas Produksi 15%

Ketua Asosiasi Pengusaha Palestina mengatakan Gaza perlu terbuka bagi dunia luar agar krisis utamanya berakhir.

BY 4adminEdited Fri,25 Oct 2019,12:38 PM

Gaza

Gaza, SPNA - Ketua Asosiasi Pengusaha Palestina, Ali Al-Hayek, mengatakan bahwa akibat pengepungan berkelanjutan Israel, sektor swasta di Gaza beroperasi dengan kapasitas produksi tidak kurang dari 15%

Al-Hayek, dalam sebuah pernyataan pers pada hari Kamis (24/10/2019), menekankan bahwa kondisi buruk di Gaza masih mempengaruhi ekonomi, mengingat terus menipisnya sektor produktif. Pada gilirannya, ini mempengaruhi ribuan kegiatan ekonomi.  Ia lebih lanjut menjelaskan bahwa ekonomi Jalur Gaza menderita defisit terbesar dalam hal jumlah perusahaan ekonomi, investasi baru dan pekerjaan. Ia menunjukkan, jika situasinya tetap tanpa segera ada intervensi, krisis ekonomi akan terjadi, terutama dalam hal jumlah penduduk miskin dan pengangguran.

Al-Hayek menambahkan bahwa Gaza perlu terbuka bagi dunia luar agar krisis utamanya berakhir. Terlebih, mengingat akumulasi faktor-faktor kerentanan dan tidak adanya intervensi nyata untuk menyelesaikannya. Dalam kasus ini, yang belum pernah terjadi sebelumnya, penurunan dukungan internasional, krisis likuiditas, pengangguran, kemiskinan dan kerawanan pangan.

Situasi di Gaza tidak lagi dapat ditanggung dan akan berdampak serius pada semua sektor. Al-Hayek memperingatkan bahwa apa yang akan terjadi selanjutnya akan serius.

Ia juga menekankan pentingnya "mencapai dan menerapkan rekonsiliasi Palestina sebagai salah satu cara strategis dan mendasar untuk keluar dari krisis. Seba, ini akan menimbulkan alasan diakhirinya pengepungan dan pulihnya pekerjaan lembaga internasional dengan satu atau lain cara."

(T.RA/S: MEMO)

leave a reply
Posting terakhir

OCHA Blokade Israel lumpuhkan sektor ekonomi di Gaza

Jalur Gaza, SPNA - Badan Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA) untuk wilayah Palestina, menyatakan bahwa blokade Israel terhadap Jalur Gaza sejak tahun 2006 silam adalah pelanggaran nyata terhadap aturan internasional.