Ramalah, SPNA - Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad mengatakan bahwa Malaysia akan membuka kedutaan untuk Palestina agar lebih mudah membantu Palestina.
“Kami tahu Israel tidak akan mengizinkan Malaysia membuka kedutaan di wilayah Palestina yang diduduki karena itu Kedutaan Malaysia akan berada di Yordania. Dengan cara ini Malaysia dapat dengan mudah memberikan bantuan kepada Palestina, meskipun Israel akan berupaya agar bantuan tersebut tidak akan sampai ke Palestina,” terangnya dalam KTT Gerakan Non-Blok ke-18 di Baku, Azerbaijan.
“Dalam kesempatan ini saya juga ingin mengingatkan nasib saudara-saudara kita di Palestina. Palestina sampai saat ini masih diduduki Israel yang masih menerus memperluas permukiman ilegal di tanah warga Palestina. Namun sayang, dunia internasional tidak dapat melakukan apapun untuk membantu Palestina.”
“Negara-negara adidaya yang membangun lembaga internasional bersikap acuh tak acuh dengan keputusan dari lembaga yang mereka buat sendiri atas pelanggaran hukum Israel.”
Sementara itu, Yayasan MyAQSA Malaysia dilaporkan juga telah mengumpulkan bukti dan pernyataan para saksi terkait pelanggaran hukum Israel. Laporan tersebut akan diserahkan kepada Mahkamah Internasional (ICJ) pada akhir tahun ini.
Delegasi Khusus MyAQSA, Luqman Sharif Ilyas, dalam pertemuan di ICJ di Den Haag mengatakan bahwa Badan Kehakiman Utama PBB tersebut telah merekomendasikan pengumpulan bukti dan saksi untuk memanggil pemerintah Israel agar hadir di ICJ, Youm7 melaporkan, Jum’at (25/102/2019).
Hal yang sama yang juga disampaikan Pelapor Khusus PBB tentang HAM di wilayah Palestina bahwa situasi Palestina semakin parah akibat pendudukan Israel dan aneksasi wilayah yang terus berlanjut, sementara dunia internasional hanya diam dan tidak mengambil tindakan tegas.”
“Penjajahan terhadap Palestina selama 52 tahun adalah yang terpanjang dalam sejarah dunia modern. PBB sudah berkali-kali mengeluarkan resolusi dan pernyataan mengkritik pendudukan terhadap Palestina yang sudah lama terjadi namun tidak ada langkah nyata yang diambil,’’ujarnya Dalam laporan terkait HAM di Palestina yang diajukan ke Majelis Umum PBB, Rabu malam (23/10/2019).
(T.RS/S:Maannews)
